INTERAKSI.CO, London – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza “tidak dapat ditoleransi.” Namun ironisnya, di saat yang sama, pemerintahannya justru meningkatkan ekspor senjata ke Israel dalam jumlah besar.

Dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Senin (19/5), Starmer menyebut bahwa Inggris tengah berupaya berkoordinasi dengan pemimpin dunia untuk merespons krisis kemanusiaan di Gaza.

“Ini adalah situasi yang sangat serius, tidak dapat diterima, dan tidak dapat ditoleransi,” ujarnya sebagaimana dilansir The Guardian.

Ia juga menegaskan bahwa Inggris akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyikapi tragedi yang terjadi di wilayah tersebut.

Baca juga: Rumah Sakit Indonesia di Gaza Kembali Dikepung, Pasien Luka Akibat Serangan Drone Israel

Von der Leyen Desak Pencabutan Blokade Gaza

Dalam pernyataan yang sama, Ursula von der Leyen menyebut bahwa selama dua bulan terakhir tidak ada bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke Gaza.

“Bantuan harus segera menjangkau warga sipil yang membutuhkan, dan blokade harus dicabut sekarang. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi,” katanya.

Ia juga menyerukan gencatan senjata serta pembebasan para sandera yang ditahan oleh Hamas.

Meski kecaman disuarakan secara terbuka, laporan terbaru justru menunjukkan peningkatan dukungan militer Inggris ke Israel secara drastis di bawah kepemimpinan Keir Starmer dan Partai Buruh.

Menurut data Middle East Monitor dari lisensi ekspor strategis yang baru dirilis, Inggris telah menyetujui ekspor senjata senilai sekitar 160 juta dolar AS ke Israel antara Oktober dan Desember 2024 saja.

Jumlah ini lebih tinggi dari total akumulasi ekspor senjata Inggris ke Israel selama empat tahun pemerintahan Konservatif sebelumnya (2020–2023), yang hanya sekitar 144 juta dolar AS.

Angka tersebut meliputi:

  • $39 juta pada 2020

  • $30 juta pada 2021

  • $52 juta pada 2022

  • $23 juta pada 2023

Kritik Keras dari Aktivis HAM

Koordinator Media Campaign Against Arms Trade (CAAT), Emily Apple, mengkritik keras keputusan pemerintah Starmer.

“Ini adalah pemerintah Partai Buruh yang bersekongkol dalam genosida Israel di Gaza. Sungguh memuakkan bahwa alih-alih memberlakukan embargo senjata, justru pengiriman alat militer ditingkatkan secara masif,” tegasnya.

Kritik ini muncul bersamaan dengan sidang di Pengadilan Tinggi Inggris, di mana pemerintah mempertahankan keputusan untuk tetap mengekspor komponen jet tempur F-35, yang diketahui digunakan dalam serangan udara Israel di Gaza.

Di bawah hukum internasional dan nasional Inggris, pemerintah wajib menangguhkan ekspor senjata bila terdapat risiko kuat bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Namun, pengacara pemerintah berargumen bahwa belum ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa tindakan genosida sedang atau telah terjadi di Gaza.

Meski pernyataan “tidak dapat ditoleransi” dilontarkan Keir Starmer kepada publik, tindakan nyata pemerintah Inggris justru bertolak belakang.

Ketika dunia menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza, peningkatan dukungan militer dari negara besar seperti Inggris hanya memperkeruh situasi dan menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional.

Author