INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan komitmennya memerangi praktik gratifikasi dan korupsi di lingkungan pemerintah.
Hal itu disampaikannya langsung saat menjadi penyuluh dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penilaian Integritas, yang digelar Inspektorat Pemko Banjarmasin di Aula Bakula BPKPAD, Senin (23/6/2025) pagi.
“Saya tidak ingin kota ini tumbuh bersama korupsi. Integritas itu bukan slogan, tapi tindakan nyata,” ucap Yamin di hadapan jajaran ASN peserta kegiatan.
Sejak awal menjabat, ungkap Yamin, dirinya telah menetapkan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas. Salah satunya dengan mendorong pelaporan gratifikasi melalui sistem resmi dan menerbitkan sejumlah surat edaran internal soal pencegahan korupsi.
Baca juga: Kota Banjarbaru Ikuti Verifikasi Kota Layak Anak 2025
Baca juga: Bupati Tanah Bumbu Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah 2025
“ASN harus sadar bahwa menerima pemberian di luar ketentuan adalah celah awal korupsi. Karena itu, pelaporan gratifikasi wajib dilakukan,” ujarnya.
Inspektorat Banjarmasin sendiri telah menyiapkan sejumlah kanal pelaporan terbuka seperti DUMAS (Pengaduan Masyarakat), Whistle Blowing System, Lakasi (Laporan Gratifikasi), layanan konsultasi, hingga kanal Instagram yang terhubung langsung ke WhatsApp resmi di nomor 0812-5111-1020.
Semua ini merupakan bagian dari penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang menurut Yamin penting bukan hanya untuk pengawasan internal, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik.
Yamin juga turut menyoroti dampak luas dari korupsi. Dirinya menyebut “biaya sosial” korupsi mencakup anggaran antisipatif, kerugian ekonomi dan sosial, hingga biaya penegakan hukum.
“Biaya negara untuk menghidupi koruptor di penjara itu nyata. Beban ini bisa dihindari jika sejak awal kita menjunjung integritas,” tuturnya.
Pemimpin Kota Seribu Sungai itu juga mendorong seluruh ASN dan masyarakat untuk menanamkan sembilan nilai integritas versi KPK: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
“Nilai-nilai itu jangan hanya dibaca saat pelatihan. Harus jadi karakter sehari-hari. Mulai dari sikap sederhana sampai berani menolak gratifikasi itu bentuk penyelamatan kota ini,” tegasnya.
Dirinya juga memperkenalkan gerakan budaya antikorupsi bertajuk JuMaT BerSePeDA, singkatan dari Jujur, Mandiri, Tanggung jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil.
“Kalau pemimpinnya tidak memberi contoh, jangan harap bawahannya akan jujur. Perubahan harus dimulai dari atas, tapi diawasi dari bawah. Warga harus berani mengkritik dan melapor,” tandasnya.
