INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar kegiatan Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 secara daring dan luring di Aula Gawi Sabarataan, Senin (23/06).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan KLA untuk memantau komitmen para pemangku kepentingan daerah terhadap perlindungan anak. Program ini merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Tim menilai sejumlah aspek dalam KLA, seperti pemenuhan hak anak atas kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, waktu luang dan budaya, perlindungan khusus, serta kelembagaan yang mencakup regulasi, anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.
Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, membuka kegiatan tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Penilai KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara daring, Tim Gugus Tugas KLA Provinsi Kalimantan Selatan, pejabat Pemerintah Kota Banjarbaru, dan unsur terkait lainnya.
Sirajoni yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gugus Tugas KLA Kota Banjarbaru menegaskan bahwa KLA menjadi tolok ukur dalam menyiapkan sistem pembangunan melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah berkomitmen mengembangkan kebijakan KLA dengan dukungan lintas sektor.
Ia berharap terwujudnya Kota Layak Anak dapat menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengurangi risiko eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan terhadap anak di Banjarbaru.
“Penghargaan KLA bukan tujuan akhir, yang lebih penting adalah pemenuhan semua indikator demi capaian pembangunan yang lebih spesifik,” tegas Sirajoni.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan Tim Gugus Tugas KLA Kota Banjarbaru. Ketua Tim Penilai KLA, Suhaeni, berharap KLA terintegrasi dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang terkait dengan perlindungan anak. Ia mengajak seluruh pihak memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkuat strategi pembangunan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
“Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan dan program KLA di masa mendatang,” ujar Suhaeni.
Sejak 2018, Kota Banjarbaru telah meraih predikat Kota Layak Anak kategori Pratama dan naik ke tingkat Madya sejak 2019 hingga sekarang.