INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi dalam negeri sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perundingan dagang dengan Amerika Serikat.
Langkah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025), usai Presiden menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.
Dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa salah satu langkah utama yang digagas adalah deregulasi sektor riil melalui revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Palestina Lewat Solusi Dua Negara
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dan efisien dengan cara menghapus hambatan perizinan yang berbelit.
“Presiden meminta agar deregulasi sektor riil mampu menciptakan iklim usaha yang berdaya saing tinggi dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Teddy.
Revisi Permendag tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan dengan pendekatan pengaturan sektoral, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika global.
Dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mensesneg Prasetyo Hadi, turut dibahas perkembangan perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dinilai semakin positif.
“Kedua negara sepakat untuk mencari win-win solution dengan melihat aspek strategis dalam hubungan ekonomi bilateral,” jelas Seskab Teddy.
Saat ini, tim negosiator dari kedua negara sedang membahas permintaan dan penawaran secara intensif. Dukungan dari pihak AS juga menguat, ditunjukkan dengan respons positif dari US Secretary of the Treasury Scott Bessent dan United States Trade Representative Jamieson Greer terhadap inisiatif kerja sama ekonomi RI-AS.
Selain hubungan bilateral, Presiden Prabowo juga mendorong revitalisasi kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi global Indonesia.
Langkah ini menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang proaktif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
