INTERAKSI.CO, Moskow – Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengungkap laporan serius terkait pelanggaran HAM di Suwayda, Suriah.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (18/7), OHCHR menyatakan telah menerima bukti kredibel tentang eksekusi sewenang-wenang, penculikan, perusakan properti pribadi, serta penjarahan rumah-rumah warga di wilayah tersebut.
Laporan tersebut menyebut keterlibatan anggota pasukan keamanan Suriah, otoritas interim lokal, serta elemen bersenjata dari kelompok Druze dan Bedouin.
OHCHR mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dihukum dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Baca juga: Freedom Flotilla Kembali Layarkan Kapal Handala untuk Tantang Blokade Israel ke Gaza
Sebagai respons terhadap meningkatnya tensi, pemerintah Suriah memutuskan menarik pasukan militernya dari Suwayda. Keputusan ini disebut sebagai bagian dari upaya menahan eskalasi dan menjaga stabilitas di wilayah selatan Suriah yang rawan konflik.
Langkah penarikan pasukan ini juga dianggap sebagai hasil dari mediasi diplomatik yang dilakukan Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab.
Kantor berita resmi Suriah, SANA, mengutip pernyataan kantor kepresidenan yang menyebut langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk meredam konflik dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut.
Kekerasan yang terjadi di Suwayda mengingatkan kembali pada ketegangan lama antara berbagai kelompok etnis dan agama di Suriah, serta dampak dari lemahnya otoritas pusat di beberapa wilayah.
Masyarakat internasional kini menyoroti langkah lanjutan pemerintah Suriah dalam menangani pelanggaran HAM dan menjamin perlindungan bagi warganya.
