INTERAKSI.CO, Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba Payment ID pada Minggu, 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Sistem ini dirancang sebagai kode unik terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mampu mendeteksi riwayat keuangan pemilik akun secara mendetail.
Payment ID terdiri dari sembilan karakter kombinasi huruf dan angka yang menghubungkan profil individu dengan seluruh transaksi, baik di rekening bank, dompet digital, maupun kanal pembayaran lainnya.
Baca juga: Harvard Resmi Masukkan Bitcoin ke Portofolio Utama, Kalahkan Emas!
Tahap awal akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai, sebagai bagian dari program perlindungan sosial (Perlinsos).
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan, menyebut bahwa Payment ID mampu memantau seluruh aktivitas keuangan, mulai dari pendapatan, pengeluaran, riwayat pinjaman, investasi, keterlibatan dalam transaksi judi online (judol), hingga aktivitas di pinjaman online (pinjol).
“Payment ID sangat powerful karena mampu memantau transaksi keuangan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Dudi.
Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama, menyebut Payment ID akan menjadi single source of truth yang membantu menekan risiko kredit macet.
Dengan transparansi data transaksi, perbankan bisa menilai kelayakan kredit calon debitur secara lebih akurat.
“Dengan adanya data profil dan riwayat transaksi yang lengkap, proses pengambilan keputusan kredit akan lebih tepat,” jelasnya.
Tiga fungsi utama Payment ID adalah mengidentifikasi profil pengguna secara spesifik, mengotentikasi data transaksi untuk menjamin validitas, serta menghubungkan data individu dengan catatan transaksi secara rinci.
Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, dengan peluncuran resmi pada 17 Agustus 2025, implementasi penuh tahap pertama dimulai pada 2027, dan tahap kedua pada 2029 yang akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga.
Dengan sistem ini, BI berharap tercipta transparansi, akurasi, dan integrasi data keuangan yang dapat membantu regulasi, mencegah tindak pidana keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.
