INTERAKSI.CO, Jakarta – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan keterbukaan institusinya terhadap pembentukan Komisi Reformasi Polri.
Ia menyatakan dukungan terhadap keberadaan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofri, yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
“Dari dulu kan kita selalu terbuka, apalagi dengan komite, dengan penasihat presiden. Tentunya, kita akan membuka ruang untuk mendapatkan masukan dan perbaikan karena berkaitan dengan hal tersebut terus kita lakukan,” kata Kapolri kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Menteri Baru dalam Reshuffle Ketiga Kabinet Merah Putih
Listyo menjelaskan bahwa reformasi kepolisian sudah berjalan, namun tetap membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya evaluasi eksternal untuk memperbaiki kinerja institusi.
Menurutnya, Polri telah menjalankan mekanisme punishment and reward, dengan memberikan sanksi tegas bagi anggota yang melanggar aturan dan penghargaan bagi yang berprestasi.
“Selama ini kita melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri terbuka terhadap evaluasi. Masukan dari luar penting agar institusi terus melakukan perbaikan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Kapolri juga menyatakan siap menjalankan rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri, bahkan jika menyangkut pemecatan. “Saya kira Polri ini kan prajurit, tegak lurus,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan membentuk Tim Reformasi Kepolisian dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
“Tadi Pak Presiden mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk Tim Reformasi Kepolisian. Itu mungkin dalam 2-3 minggu ke depan akan dibentuk timnya,” kata Yusril.
Ia menambahkan bahwa Ahmad Dofri akan dilibatkan dalam tim tersebut, meski belum dapat dipastikan apakah ia akan menjadi ketua. “Siapa yang akan memimpin masih disusun. Biasanya nanti akan dibuat keputusan presiden,” ujarnya.
Dorongan pembentukan Tim Reformasi Polri sebelumnya datang dari sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (11/9/2025).
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Gomar Gultom, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, La Ode Syarif, Komaruddin Hidayat, Sinta Nuriyah bersama Alissa Wahid, Lukman Hakim, Ahmad Mustofa Bisri, Ignatius Kardinal Suharyo, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, dan Omi Komaria.
Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman bahwa reformasi kepolisian merupakan agenda mendesak demi menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
