INTERAKSI.CO, Inggris – Presiden Irlandia Michael Higgins menyerukan agar Israel beserta negara-negara yang memasok senjata ke negara itu dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Usulan tersebut muncul setelah laporan tim ahli independen yang ditugaskan Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyimpulkan Israel melakukan genosida di Gaza.
Higgins menekankan bahwa laporan tersebut sangat penting, terutama karena disusun oleh pakar yang sebelumnya menangani kasus genosida Rwanda.
“Dokumen itu secara eksplisit menyatakan bahwa empat tindakan utama sebagaimana dirujuk dalam Konvensi Genosida 1948 telah dipenuhi,” kata Higgins kepada wartawan.
Ia menambahkan, laporan juga menyoroti adanya hasutan genosida dari pejabat tinggi Israel yang menggunakan bahasa mendorong tindakan kekerasan tersebut.
Baca juga: Korea Utara Gencarkan Hukuman Mati bagi Penonton Drama dan Film Asing
Komisi Penyelidikan Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel, setelah dua tahun investigasi, menyimpulkan bahwa otoritas serta pasukan keamanan Israel telah melakukan “empat dari lima” tindakan genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi 1948.
Laporan itu juga menyebut 90 persen infrastruktur perumahan di Gaza telah hancur, bersama fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga layanan fertilitas.
“Dengan kata lain, Anda sedang menyerang kelahiran,” ujar Higgins.
Dalam kesempatan itu, Higgins juga mengkritik sikap Uni Eropa (UE) yang dinilai lemah dalam merespons krisis Gaza.
“Saya yakin UE akan merasa sangat sulit untuk menjadi serikat pekerja lagi ketika beberapa anggota terkuatnya memilih diam, sementara anak-anak kurus kering menderita akibat ulah manusia yang mengerikan,” tegasnya.
Sejak 7 Oktober 2023, militer Israel terus menggempur Gaza. Data terakhir menunjukkan hampir 65.000 warga Palestina tewas akibat serangan, sementara sebagian besar wilayah hancur porak-poranda.
Para ahli internasional juga telah memperingatkan terjadinya kelaparan massal di daerah kantong tersebut.
Higgins menegaskan, dunia harus meningkatkan tekanan terhadap Israel agar menghentikan “pembantaian warga sipil” yang terus berlangsung.
