INTERAKSI.CO, Jakarta — Video viral memperlihatkan puluhan warga menjarah minimarket di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Aksi ini diduga muncul akibat bantuan logistik bencana alam pada 24–29 November 2025 yang diterima masyarakat secara tidak merata.
Bencana alam di Kabupaten Tapteng berupa banjir bandang dan tanah longsor. Daerah ini terdampak besar, sehingga banyak warga meninggalkan rumah dan mengungsi.
Warga Tapteng, Damai, membenarkan insiden penjarahan minimarket yang viral di media sosial. Dia mengakui masyarakat menerima bantuan logistik secara tidak merata setelah bencana alam.
“Chaos (penjarahan) di depan mata sekarang ini,” kata Damai saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/11/2025) malam.
Dia menyebut sejauh ini tidak mendapatkan informasi mengenai manajemen penyaluran logistik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Pemprov Sumut, maupun Pemerintah Pusat. Mereka harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan makan selama bencana.
“Kami, terutama di kompleks aku tinggal, berjuang sendiri cari pasokan makanan dan air bersih. Tidak ada informasi apa pun soal bantuan logistik,” ujar Damai.
Menurutnya, banyak masyarakat terdampak bencana menjarah minimarket karena nekat memenuhi kebutuhan pokok.
“Itu tentu salah satu penyebabnya, selain sebab-sebab lain. Kondisi keterisoliran ini akan juga memicu angka kriminalitas,” sebut Damai.
Baca juga: Ira Puspadewi Bebas Berkat Rehabilitasi Presiden Prabowo, Langsung Temui Keluarga
Selain kesulitan pangan, Damai mengatakan warga terdampak bencana mengalami gangguan kesehatan. Banyak warga sudah sakit dan membutuhkan penanganan medis.
“Potensi buruk lain di kesehatan, ribuan rumah sedang bersih-bersih dan sampahnya banyak dibakar,” tutur Damai.
Damai berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan secara menyeluruh dan memenuhi kebutuhan penanganan medis bagi warga yang sakit.
Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional. Ia menilai kejadian serupa juga terjadi di dua provinsi lain, yakni Sumatera Barat dan Aceh.
“Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional,” tegas Samsir Pohan di Medan.
Status bencana nasional merupakan penetapan resmi dari pemerintah pusat untuk bencana sangat besar yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak sosial-ekonomi signifikan.
Penetapan dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat berlangsung terpadu dan membuka akses pengerahan sumber daya lebih besar dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Penetapan bencana nasional ini penting agar penanganannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik,” ujar mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.
Sejumlah tokoh juga menyerukan desakan tersebut, termasuk Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPR RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.
“Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak,” kata Haris Pertama.
Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo pada Pemilu Presiden. “Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo,” ujar Haris.
Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang belakangan ini terjadi belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.
Hinca mengatakan langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.
Sementara itu, jumlah korban banjir dan longsor di Sumut mencapai 127 orang meninggal dan 104 orang hilang.
“Data sementara meninggal dunia 127 orang, hilang 104 orang,” kata Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, Sabtu (29/11/2025).
