INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mulai melakukan audit lingkungan terhadap sejumlah aktivitas pembukaan lahan di Kalimantan Selatan yang diduga berkontribusi terhadap banjir besar dalam beberapa pekan terakhir.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan audit dilakukan terhadap kegiatan usaha, termasuk pertambangan batu bara dan perkebunan, yang dinilai tidak taat aturan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan saat meninjau wilayah terdampak banjir di Desa Bincau, Kabupaten Banjar, Selasa (30/12/2025).
“Di Kalimantan Selatan terdapat empat catchment area yang akan kami audit, yakni Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar. Dari pemantauan awal, ada pembukaan lahan skala besar yang memperbesar limpasan air hingga memicu banjir,” ujar Hanif.
Baca juga: Resmi! UMP Kalsel 2026 Naik Rp228 Ribu
Ia menjelaskan, proses identifikasi dan verifikasi lapangan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan oleh jajaran Deputi Penegakan Hukum dan Deputi Pengendalian Lingkungan.
Perusahaan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi administrasi hingga penghentian kegiatan dan penyegelan lokasi berdasarkan data pemantauan satelit.
“Data kami menunjukkan ada 182 perusahaan di Kalimantan Selatan, dan sebagian berada di luar persetujuan lingkungan. Ini yang akan kami tertibkan,” katanya.
Peninjauan lapangan turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, bersama Inspektur Utama KLH/BPLH Winarto, Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridlo Sani, serta jajaran pemerintah daerah.
Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh langkah audit dan pemetaan lingkungan yang dilakukan pemerintah pusat sebagai dasar kebijakan jangka panjang penanganan banjir.
“Arahan Menteri sangat jelas, pemulihan fungsi alam, terutama hutan sebagai daerah resapan air, harus menjadi prioritas. Hasil audit ini akan menjadi pijakan langkah lanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan, banjir dan banjir bandang sejak 27 Desember 2025 telah berdampak pada delapan daerah, yakni Balangan, Banjar, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
Total terdampak mencapai 16.999 kepala keluarga atau 50.585 jiwa, dengan 7.431 rumah terendam serta puluhan fasilitas umum dan sosial ikut terdampak.
Di Desa Bincau, warga masih merasakan dampak signifikan banjir yang berlangsung hampir satu bulan. Rafii (42), warga setempat, menyebut banjir terparah terjadi tiga hari lalu dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa.
“Hampir semua rumah terendam. Air datang dari wilayah hulu dan lama surutnya,” kata Rafii.
Warga berharap audit lingkungan dan penertiban aktivitas yang merusak lingkungan benar-benar dilakukan agar bencana serupa tidak terus berulang dan kehidupan ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
