Oleh: Zulqarnain
Awal 2024 adalah pertama kalinya saya mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Bumbu. Kedatangan saya saat itu bertujuan mewawancarai pejabat terkait sekaligus mencari referensi buku. Secara fisik, gedung perpustakaan daerah ini tergolong megah, bahkan lebih besar daripada perpustakaan di Banjarbaru maupun Kabupaten Banjar.
Perbandingan ini muncul secara spontan karena referensi saya terbatas pada dua wilayah tersebut, tempat saya pernah bertugas sebagai reporter dan menempuh studi. Letak perpustakaan ini cukup jauh dari pusat keramaian. Lokasinya masuk ke dalam kawasan perkantoran pemerintah di Kelurahan Gunung Tinggi, Batulicin.
Jarak yang cukup jauh dari jalan utama mungkin jadi sebab kunjungan ke sana sangat tersegmentasi. Saat itu, keriuhan hanya datang dari rombongan pelajar sekolah. Saya tidak menemukan pengunjung dari kalangan umum lainnya.
Buku yang saya cari sebenarnya cukup spesifik, yakni sejarah mengenai Tanah Bumbu. Saya memandang penting untuk mengenal lebih dalam wilayah tempat saya tinggal dan bekerja saat ini. Bagaimana wilayah ini terbentuk, siapa tokoh di baliknya, hingga peristiwa besar apa saja yang pernah terjadi di sini merupakan informasi krusial.
Terlebih di Radar Banjarmasin, media tempat saya bekerja, terdapat rubrik harian yang khusus mengulas sejarah dan lokalitas daerah. Menjadi janggal rasanya ketika wartawan tidak memahami daerah yang setiap hari ia beritakan.
Namun, setelah menyusuri barisan rak buku, saya tak menemukan apa pun. Jawaban petugas mengonfirmasi bahwa koleksi buku sejarah Tanah Bumbu memang nihil. Hal ini semakin jelas saat saya mewawancarai salah satu pejabat di dinas tersebut.
Menurutnya, koleksi buku di kabupaten ini memang belum ideal. Untuk standar kabupaten, koleksi buku seharusnya mencapai 50.000 eksemplar, tapi Tanah Bumbu baru memiliki separuhnya.
Daripada pulang dengan tangan kosong, akhirnya saya meminjam buku Dari Damascus ke Baghdad: Catatan Perjalanan Jurnalistik karya Trias Kuncayono, seorang wartawan senior Kompas.
Berangkat dari pengalaman ini, saya kerap tertegun mendengar pernyataan para pejabat daerah yang begitu sesumbar akan mengembangkan literasi, pelestarian budaya, hingga penguatan identitas daerah lewat berbagai program seremonial.
Ada semacam ketidaknyambungan antara pernyataan dan kenyataan infrastruktur dasar di lapangan. Perpustakaan daerah seharusnya menjadi benteng terakhir sekaligus lumbung informasi paling lengkap tentang wilayahnya. Jika referensi dasar sejarah daerahnya saja minim, pemahaman masyarakat terhadap daerah itu akan sulit berkembang secara utuh.
Dalam skenario terburuk, masyarakat bahkan bisa terjebak dalam apa yang disebut Milan Kundera, penulis asal Ceko, sebagai amnesia sejarah.
Sebab, ketika catatan sejarah absen, terputus pula transmisi pengetahuan kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tak lagi diwariskan secara utuh, melainkan tercerai-berai dalam ingatan yang rapuh.
Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh ke program pengembangan literasi, ada prasyarat yang jauh lebih mendasar: ketersediaan informasi itu sendiri. Bagaimana caranya mengajari masyarakat menyaring air, sementara kerannya sendiri masih kering kerontang?
