INTERAKSI.CO – Pemerintah Singapura menyelidiki perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memperburuk kabut asap lintas negara. Pemerintah negara tersebut membuka kemungkinan mengambil tindakan hukum jika ditemukan bukti yang cukup.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, pemerintahnya sedang menelusuri perusahaan yang kemungkinan bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.
“Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura dan menjajaki tindakan bersama dengan negara-negara lain,” kata Wong melalui unggahan media sosial pada Kamis (15/10/2026), sebagaimana dilaporkan Channel NewsAsia (CNA).
Aturan yang dimaksud adalah Transboundary Haze Pollution Act, yang mulai berlaku pada September 2014. Undang-undang tersebut memungkinkan otoritas Singapura menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan atau turut berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura, termasuk jika aktivitas terkait berlangsung di luar wilayah negara itu.
Wong menyebut kondisi kabut asap semakin memburuk akibat periode cuaca kering berkepanjangan. Pemerintah Singapura juga menyatakan telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Singapura Tetap Buka Kerja Sama dengan Indonesia
Di tengah memburuknya kualitas udara, Singapura menyatakan akan terus bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan pemerintahnya masih mengumpulkan dan meninjau data terkait kondisi kabut asap sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Fu menegaskan, tawaran bantuan untuk Indonesia tetap terbuka. Ia berharap kebakaran dapat dikendalikan meskipun kondisi cuaca menjadi tantangan bagi upaya pemadaman.
Pada Kamis (15/10/2026), Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan dari luar negeri untuk menangani karhutla. Bentuk bantuan dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut.
Kualitas Udara Singapura Memburuk
Kabut asap yang menyelimuti kawasan Asia Tenggara turut berdampak pada kualitas udara Singapura. Konsentrasi PM2.5 per jam di wilayah barat Singapura mencapai angka 288 pada Rabu (14/10/2026) pukul 15.00 waktu setempat. Angka tersebut dilaporkan menjadi yang tertinggi sejak 2015.
Pada hari yang sama, indeks standar polutan (Pollutant Standards Index/PSI) selama 24 jam di wilayah barat Singapura mencapai 212. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat pencemaran udara yang perlu diwaspadai.
PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Paparan dalam kadar tinggi berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit pernapasan.
Untuk mengurangi dampak kabut asap, pemerintah Singapura membagikan masker N95 atau masker dengan tingkat perlindungan setara kepada warga yang rentan. Pemerintah juga menyediakan tempat berlindung berpendingin udara di sejumlah fasilitas komunitas.
Wong menegaskan pemerintah akan berupaya melindungi masyarakat Singapura sembari bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi penyebab utama kabut asap.
Penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran di Indonesia menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan Singapura. Namun, tindakan hukum akan bergantung pada hasil pengumpulan data dan bukti yang diperoleh otoritas terkait.
