INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Angka anak putus sekolah di Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk segera ditangani.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Ryan Utama, dalam Sosialisasi Penanganan Anak Putus Sekolah di Ballroom HBI Banjarmasin, Senin (5/5/2025).
“Kalau kita melihat di aplikasi verifikasi dan validasi, masih di angka kurang lebih 7.000 di semua jenjang pendidikan,” kata Ryan.
Angka putus sekolah, kata Ryan, menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, bahkan jumlah tersebut bisa saja bertambah karena hanya sebagian terverifikasi.
Dia mengungkap faktor lain yang menyebabkan angka putus sekolah belum terverifikasi hingga saat ini. Salah satunya karena belum diketahui alasan pasti kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah.
“Masalah utamanya justru di sini. Kita belum tahu alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah. Apakah karena biaya, kondisi keluarga, atau faktor sosial lainnya,” tutur Ryan.
Baca juga: Sampah TPS di Banjarmasin Mulai Terkendali, Kini DLH Fokus Menata TPS3R dan Kawasan Navigasi
Ryan juga menyampaikan berdasarkan pembaruan data dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel, jumlah riil anak tidak sekolah kemungkinan sekitar 3.000.
Namun, Pemkot Banjarmasin tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan kerja sambil menunggu validasi ulang di lapangan.
Sebagian besar dari mereka yang tidak bersekolah berada di jenjang usia dini (PAUD).
“Ini jadi penting karena masa PAUD adalah fondasi utama sebelum masuk pendidikan dasar. Kalau terputus di sini, risikonya panjang,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan persoalan anak putus sekolah bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, tapi tanggung jawab bersama.
“Kita harus jujur melihat kenyataan. Masih banyak anak kita yang tak sekolah, dan itu bukan cuma urusan dinas pendidikan. Ini tanggung jawab seluruh elemen kota,” ujarnya.
“Kalau hanya satu dinas yang bergerak, kita akan lambat. Tapi kalau semua terlibat, saya yakin angka anak putus sekolah bisa kita tekan,” sambungnya.
Yamin pun mengisyaratkan rencana pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan tokoh masyarakat hingga lembaga swasta, untuk mempercepat pendataan dan intervensi di lapangan.
“Intinya, tak ada anak yang dibiarkan berhenti sekolah begitu saja,” tandasnya.
