INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam APBN 2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan jumlah tersebut memenuhi ketentuan mandatory spending, yakni 20 persen dari total APBN. Menurutnya, alokasi kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan,” ujar Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan APBN 2026 dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2025.
Baca juga: Dengan Aplikasi JMO, Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dimana Saja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, sebanyak 44,2 persen atau sekitar Rp 335 triliun dari total anggaran digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan dukungan 30 ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain MBG, anggaran pendidikan 2026 dibagi ke tiga kelompok penerima manfaat: pelajar/mahasiswa, lembaga pendidikan, dan tenaga pendidik.
-
Untuk siswa dan mahasiswa, anggaran mencapai Rp 401 triliun. Program mencakup KIP Kuliah Rp 17,2 triliun, beasiswa LPDP Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa, serta Program Indonesia Pintar Rp 15,6 triliun.
-
Untuk sekolah dan kampus, pemerintah menyiapkan Rp 24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat, Rp 3 triliun untuk Sekolah Unggulan Garuda, serta Rp 22,5 triliun untuk renovasi 850 madrasah dan 11.686 sekolah. Ada juga BOS Rp 64,3 triliun, bantuan PAUD Rp 5,1 triliun, serta Rp 9,4 triliun untuk perguruan tinggi negeri.
-
Untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik, alokasi mencapai Rp 178,7 triliun. Terdiri dari tunjangan profesi guru PNS Rp 68,7 triliun, guru non-PNS Rp 19,2 triliun, dosen PNS Rp 82,9 triliun, dosen non-PNS Rp 3,2 triliun, serta TPD non-PNS Rp 3,2 triliun.
Dengan peningkatan anggaran yang signifikan, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional meningkat dan mampu menjadi pondasi kuat dalam mencetak generasi unggul Indonesia.
