INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintah semakin serius mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau terpencil, agar pada 2029 tidak ada lagi desa yang hidup dalam kegelapan.
Langkah ini dinilai sebagai solusi paling realistis untuk wilayah yang sulit dijangkau distribusi bahan bakar maupun infrastruktur kelistrikan konvensional. Menurut Bahlil, tantangan geografis Indonesia yang didominasi lautan membuat energi surya menjadi pilihan paling masuk akal.
“Saya lahir di Pulau Banda, Maluku. Delapan puluh persen wilayahnya laut. Minyak tanah susah, kapal juga tidak selalu bisa masuk. Saya tahu betul penderitaan itu. Karena itu kita dorong PLTS untuk pulau-pulau yang sulit dijangkau,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu 24 Januari 2026.
Baca juga: Jhonlin Group Berangkatkan 40 Relawan ke Aceh untuk Pemulihan Pascabencana
PLTS Jadi Kunci Pemerataan Energi
Bahlil menegaskan bahwa program PLTS sejalan dengan target bauran energi nasional tahun 2026, yakni peningkatan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan menjadi 17 hingga 21 persen. Saat ini, bauran energi terbarukan baru mencapai sekitar 15,75 persen.
Pemasangan PLTS di wilayah terpencil diyakini akan mempercepat pencapaian target tersebut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang mahal dan sulit didistribusikan.
Selain PLTS, pemerintah juga menggenjot Program Listrik Desa. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penambahan 22.179 pelanggan baru di 372 lokasi. Angka ini melengkapi capaian tahun 2025, di mana sebanyak 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi telah mendapatkan aliran listrik.
Target BPBL Naik Dua Kali Lipat
Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan target program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Jika sebelumnya direncanakan 250 ribu rumah tangga, kini target dinaikkan menjadi 500 ribu pelanggan pada 2026.
Bahlil menyebut kenaikan target ini merupakan hasil masukan dari Komisi XII DPR RI yang melihat masih banyak masyarakat belum menikmati listrik secara layak.
“Target kita naikkan menjadi 500 ribu. Tapi kami juga minta dukungan DPR agar program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fokus Wilayah 3T
Seluruh program ini akan difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Pemerintah juga berencana menyesuaikan kembali alokasi anggaran 2026 agar lebih berpihak pada pemerataan akses energi.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keadilan energi sebagai fondasi pembangunan nasional.
Dengan kombinasi program PLTS, Listrik Desa, dan BPBL, pemerintah menargetkan tidak ada lagi wilayah Indonesia yang tertinggal dalam akses listrik. Pemerataan energi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
