Besok, Jalanan Menuju DPRD Kalsel Diprediksi Ramai Massa Aksi

INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan dipastikan menggelar aksi di Gedung DPRD Kalsel pada 1 September 2025.

Dari hasil konsolidasi, mereka membawa sejumlah isu besar, mulai dari polemik Taman Nasional Meratus hingga desakan reformasi DPR dan Polri. Semua itu akan digiring ke jalan.

“Kebijakan yang lahir hari ini tidak pernah mencerminkan asas keadilan bagi rakyat Indonesia,” ujar Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Rizky.

Di antara tuntutan mereka, ada penegasan agar Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turun menemui massa aksi.

Ini merupakan kekecewaan lama massa aksi, karena setiap kali BEM se-Kalsel menggelar aksi bersama elemen masyarakat, Supian tak pernah hadir. Mulai dari protes kenaikan PPN 12 persen akhir 2024 hingga aksi tolak RKUHAP awal Agustus 2025, jawabannya selalu sama: alasan kesehatan.

Baca juga: Tolak RUU RKUHAP, BEM se-Kalsel: Hukum Bukan Alat Penindas

Baca juga: BEM se-Kalsel Minta DPRD Provinsi Tolak UU TNI

Rizky mengingatkan komitmen yang pernah disepakati usai pelantikan.

“Ketika pelantikan, beliau menandatangani fakta integritas. Maka kami tegaskan, Senin beliau harus hadir menemui massa. Kalau tidak, ultimatum akan kami teruskan sampai beliau turun dari kursi jabatan,” tegasnya.

Selain tuntutan itu, gelombang protes juga menyoroti transparansi hukum dan kejelasan kasus tujuh anggota Brimob yang diduga melindas pengemudi ojol Affan Kurniawan dengan kendaraan taktis di Jakarta, 28 Agustus 2025.

Skala aksi diperkirakan besar. Mahasiswa, ojol, buruh, dan berbagai elemen masyarakat siap memadati jalan. Mereka akan bergerak dari Taman Kamboja menuju Gedung DPRD Kalsel mulai pukul 14.00 WITA.

Poin Tuntutan Massa Aksi BEM se-Kalsel:

1. Melakukan reformasi DPR secara menyeluruh, termasuk tugas, gaji, dan tunjangan, yang diefisienkan sesuai kebijakan fiskal negara.
2. Mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat dan menuntut Kapolri mundur dari jabatan serta melakukan reformasi total Polri.
3. Mengadili secara transparan insiden Affan Kurniawan.
4. Menolak usulan Taman Nasional Meratus.
5. Menolak kebijakan transmigrasi Jawa–Kalimantan dan pertambangan yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal.
6. Mengevaluasi secara menyeluruh alokasi anggaran negara yang tidak tepat sasaran.
7. Memberikan gaji layak bagi guru di Indonesia.
8. Menuntut pembatalan kenaikan pajak secara menyeluruh karena dinilai membebani rakyat.
9. Menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.