INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar road show ke enam kabupaten pada 9-10 November 2026.
Kegiatan ini bertujuan menggali persoalan ketenagakerjaan dan pengupahan sekaligus mendorong pemerintah kabupaten memperkuat kelembagaan Dewan Pengupahan.
Enam daerah yang dikunjungi yakni Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah (HST).
Dalam kunjungan tersebut, tim Dewan Pengupahan Provinsi berdialog dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Kabupaten. Pembahasan mencakup dinamika pengupahan, persoalan ketenagakerjaan, serta penerapan upah minimum yang ditetapkan setiap akhir tahun.
Dari hasil dialog, terungkap bahwa baru lima daerah di Kalimantan Selatan yang telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kelima daerah tersebut adalah Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tabalong.
Sementara itu, tiga kabupaten telah membentuk Dewan Pengupahan, tetapi belum menetapkan UMK. Ketiganya adalah Tanah Laut, Tapin, dan Balangan.
Adapun lima kabupaten lainnya, yakni Barito Kuala, Banjar, HSS, HSU, dan HST, belum memiliki Dewan Pengupahan.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah keterbatasan data akurat mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi salah satu kendala bagi pemerintah kabupaten dalam menetapkan UMK.
Padahal, sejumlah daerah memiliki aktivitas ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Namun, pertumbuhan sektor tersebut belum tentu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan daya beli masyarakat setempat.
Pertambangan Belum Banyak Menyerap Tenaga Kerja di Balangan
Dalam dialog di Balangan, tim menemukan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan yang menarik. Dari sekitar 93 ribu penduduk usia produktif, hanya sekitar 4 ribu orang yang bekerja di sektor pertambangan. Sementara itu, sekitar 30 ribu penduduk masih menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan yang terlihat dominan dari sisi aktivitas ekonomi ternyata belum menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Persoalan lainnya berkaitan dengan perputaran uang di daerah. Sebagian pekerja tambang yang memperoleh gaji rata-rata di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) disebut tidak membelanjakan sebagian besar penghasilannya di Balangan.
Akibatnya, pendapatan dari sektor pertambangan belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
UMKM Jadi Penggerak Ekonomi HSU
Kondisi berbeda ditemukan di Hulu Sungai Utara. Dinas Ketenagakerjaan di daerah tersebut digabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Belum adanya unit atau desk khusus yang menangani ketenagakerjaan membuat urusan pengupahan dan pembentukan Dewan Pengupahan belum menjadi prioritas. Selain itu, HSU belum memiliki industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sebagian besar penduduk usia produktif bekerja di sektor informal.
Kepala DPMPTSP HSU, Ismarlita, mengatakan perekonomian daerahnya banyak ditopang oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Di Amuntai ini ekonomi digerakkan oleh UMKM, jumlah UMKM di HSU mencapai 35 ribu. Karena yang terbesar UMKM, maka sulit bagi HSU menetapkan UMK. Namun, ke depan gagasan membentuk Dewan Pengupahan akan menjadi pertimbangan, mengingat perannya sangat strategis untuk turut memikirkan persoalan ketenagakerjaan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
HST Berencana Membentuk Dewan Pengupahan
Komitmen untuk membentuk Dewan Pengupahan juga mulai muncul di Hulu Sungai Tengah. Pemerintah kabupaten setempat mempertimbangkan pembentukan lembaga tersebut sebagai wadah komunikasi antara pengusaha dan pekerja.
Kepala Disperinakerkop UMKM HST, Rapinorrahman, mengatakan kunjungan Dewan Pengupahan Provinsi memberikan pemahaman mengenai pentingnya lembaga tersebut dalam membahas persoalan ketenagakerjaan.
“Dengan kedatangan Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel dan mendengarkan berbagai penjelasan terkait alasan perlunya Dewan Pengupahan, ke depan kami akan memikirkan untuk membentuknya di Hulu Sungai Tengah,” katanya.
Menurut tim Dewan Pengupahan Provinsi, keberadaan lembaga tersebut penting meskipun pembentukannya di tingkat kabupaten bersifat opsional. Dewan Pengupahan dapat menjadi ruang dialog untuk membahas persoalan upah, kondisi ekonomi daerah, serta kepentingan pekerja dan pengusaha.
Selain Dewan Pengupahan, pemerintah kabupaten juga didorong membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membahas dinamika ketenagakerjaan dan memberikan masukan kepada kepala daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Road show tersebut diikuti 27 anggota tim dari unsur Dinas Ketenagakerjaan, Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Kalsel, serta serikat dan federasi buruh.
Dari Apindo Kalsel turut serta Haris Makkie, IBG Dharma Putra, Anton Simbolon, Herlina, dan Noorhalis Majid. Sementara dari unsur serikat dan federasi buruh hadir Wahyu Utami, Zulfikar, serta sejumlah pengurus lainnya.
Dewan Pengupahan Kalsel berencana melanjutkan road show ke kabupaten lain, terutama daerah yang telah menetapkan UMK, seperti Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Melalui kegiatan tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi berharap koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja semakin kuat. Dengan begitu, kebijakan pengupahan dapat disusun berdasarkan kondisi ekonomi daerah sekaligus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.
