INTERAKSI.CO, Jakarta – Kementerian Keuangan menyatakan terdapat delapan program prioritas belanja dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Pemerintah (APBN) Tahun Anggaran 2025. Delapan program ini akan dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan 8 prioritas belanja itu telah disesuaikan dengan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dia mengatakan program prioritas ini juga sudah dibicarakan dengan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Bahwa prioritas nasional ada 8, ini sudah dibicarakan dengan presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Isa dalam rapat panitia kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (25/6/2024).
Isa menjelaskan prioritas pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia. Program ini akan dilakukan melalui anggaran bidang pendidikan. “Peningkatan toleransi dibutuhkan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur,” katanya.
Selanjutnya, adalah program peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital. Program ini akan masuk dalam anggaran bidang pertahanan keamanan dan bidang ketahanan pangan.
Prioritas ketiga, kata Isa, adalah pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif. Program ini akan didorong melalui anggaran bidang infrastruktur dan perlindungan sosial.
Program keempat dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan kesetaraan gender. Ini akan masuk dalam anggaran bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, dan bidang pengarusutamaan gender.
Kelima, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah. Program akan didanai oleh anggaran bidang infrastruktur, bidang hilirisasi industri, dan peningkatan industri.
Keenam, program membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan. Program akan didanai oleh anggaran bidang infrastruktur dan perlinsos.
Ketujuh, memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi. Program ini didanai oleh anggaran bidang hankam. Kedelapan, adalah program memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi yang akan didanai anggaran bidang pendidikan.
“Program ini sesuai dengan arahan dari Banggar bahwa kita harus melakukannya dengan fokus, sehingga kami tidak mencecer anggaran kita,” kata dia.
