INTERAKSI.CO, Washington DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan amarahnya terhadap media, Jumat (27/6/2025).
Usai mencuatnya laporan bahwa dirinya ingin memberikan bantuan ekonomi senilai 30 miliar dolar AS (sekitar Rp48,6 triliun) kepada Iran.
Dana itu disebut-sebut untuk membangun fasilitas nuklir nonmiliter di negara yang telah lama jadi musuh geopolitik AS tersebut.
Dalam unggahan pedas di platform Truth Social miliknya, Trump menuliskan:
“Siapa bajingan di Media Berita Palsu yang mengatakan bahwa ‘Presiden Trump ingin memberikan 30 miliar dolar AS kepada Iran untuk membangun fasilitas nuklir nonmiliter’? Tidak pernah ada ide konyol ini. Ini hanya tipuan lain yang dikeluarkan oleh berita palsu untuk merendahkan. Orang-orang ini sakit !!!”
Baca juga: Rusia Tegaskan Kerja Sama Nuklir Damai dengan Iran Akan Terus Berlanjut
Pernyataan Trump tersebut muncul sebagai reaksi terhadap laporan sejumlah media AS yang menyebut bahwa pemerintahannya tengah mempertimbangkan insentif ekonomi untuk Iran, termasuk pencairan aset luar negeri sebagai imbalan penghentian program pengayaan uranium Teheran.
Sumber dari lingkaran diplomatik Washington mengungkap, wacana bantuan itu adalah bagian dari opsi diplomasi guna menahan ambisi nuklir Iran dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
Namun kenyataannya di lapangan justru berbeda. Pada 22 Juni, AS menjatuhkan enam bom penghancur bunker di fasilitas nuklir Fordow, serta puluhan rudal jelajah dari kapal selam ke situs Natanz dan Isfahan—tiga lokasi vital dalam program nuklir Iran.
Serangan ini menyusul ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan sekutu utama AS, Israel.
Situasi menjadi semakin rumit ketika Israel menggempur instalasi militer dan sipil Iran pada 13 Juni, hanya dua hari sebelum pembicaraan putaran keenam AS–Iran yang seharusnya berlangsung pada 15 Juni.
Meski begitu, ketegangan akhirnya mereda sementara setelah gencatan senjata selama 12 hari konflik mulai berlaku pada 24 Juni 2025, berkat mediasi langsung dari Amerika Serikat.
Namun, drama pernyataan Trump ini memperlihatkan betapa rapuhnya komunikasi publik dan politik luar negeri AS di tengah krisis global, sekaligus menambah panjang daftar konfrontasi sang presiden dengan media arus utama.
