INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin ingin memastikan seluruh warganya tidak ada yang melakukan perilaku buang air besar sembarangan.
Pada akhir November 2024, setidaknya 10 kelurahan di Banjarmasin akan mendeklarasikan status Open Defecation Free (ODF) yang akan mendorong capaian kota menuju 80 persen wilayah bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
“Kita sedang menuju 80 persen. Saat ini Banjarmasin baru di angka 61 persen. Dengan deklarasi 10 kelurahan lagi, mudah-mudahan akhir November nanti kita bisa mencapai target tersebut,” ujar Ibnu Sina.
Pernyataan itu dia sampaikan saat menghadiri acara Dialog Membangun Komitmen Bersama Menuju Kalimantan Selatan Stop Buang Air Besar Sembarangan 2024 di Gedung Mahligai Pancasila, Selasa (22/10).
Baca juga: Fatwa MUI Kalsel: Ajaran Fansuri Rahman Sesat
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hj Husnul Hatimah, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Ir Suri Sudarmadiyah dan Kepala Bappeda Litbang, Ahmad Syauqi serta Walikota/Bupati se-Kalimantan Selatan.
Ibnu Sina mengakui mengubah perilaku masyarakat bukan hal yang mudah, terutama di daerah bantaran sungai. Di kawasan itu, masyarakat sudah terbiasa buang air besar sembarangan.
“Untuk menghilangkan kebiasaan ini butuh dialog panjang, apalagi kalau sudah menyangkut jamban di pinggir sungai. Ini harus kita atasi bersama,” imbaunya.
Baca juga: Polisi Tangkap Oknum PNS di Banjarbaru, Diduga Terlibat Peredaran Narkoba
Ia menambahkan bahwa kebiasaan tersebut tidak hanya terkait perilaku individu, tetapi juga masalah ketersediaan infrastruktur sanitasi yang layak.
“Kita bersyukur, Banjarmasin sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah di beberapa titik dan sistem komunal menggunakan pipa, termasuk biofilter. Ini langkah penting untuk memastikan akses sanitasi di kota kita semakin baik,” jelas Ibnu.
Menurut data, akses sanitasi layak di Banjarmasin saat ini telah mencapai 95%, melebihi target nasional 90% yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun, tantangan masih ada dalam mencapai sanitasi sehat, baru tercapai 3%, sementara target nasional adalah 15%.
Oleh karena itu, Ibnu Sina menyatakan capaian ini perlu terus didorong melalui sosialisasi dan edukasi di masyarakat, terutama di kawasan pinggiran sungai.
“Kita harus bekerja sama agar masyarakat di bantaran sungai berhenti buang air di sungai. Mereka perlu diarahkan untuk menggunakan fasilitas komunal atau biofilter yang sudah kita sediakan di darat,” tegasnya.
Dalam upaya mencapai target ODF, Pemko Banjarmasin akan memprioritaskan 20 kelurahan yang masih berstatus belum bebas BABS.
Beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus meliputi Kelayan, Mantuil, Alalak, dan untuk daerah pasir mas bebas BABS, “Pasir Mas itu kan daerah pelambuan, sudah hampir tidak ada lagi BABS di sana. Tinggal beberapa kelurahan yang harus kita tuntaskan,” ujarnya.
Dirinya optimis jika 10 kelurahan lagi berhasil mendeklarasikan status ODF bulan depan, maka capaian sanitasi kota akan lebih signifikan dan berdampak pada kualitas hidup warga.
“Kita punya satu keunggulan, bahwa dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, target ini bisa kita capai,” tambahnya.
Terakhir, ia mengajak agar seluruh pihak dapat saling bersinergi mendorong program ini.
“Banjarmasin ini harus jadi contoh, bukan hanya untuk Kalimantan Selatan, tapi untuk daerah lain juga. Ayo kita sama-sama capai 80% ODF dan jadikan kota kita lebih bersih dan sehat,” tandasnya.
