INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah besar menuju swasembada pangan. Mulai 2025, impor beras, gula, dan garam akan dihentikan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu berdikari dalam memenuhi kebutuhan pangan.
“Tahun depan, kami sudah putuskan tidak impor beras, tidak akan impor jagung untuk pakan, dan tidak impor garam untuk konsumsi. Langkah ini untuk mempercepat tercapainya kedaulatan pangan,” ujar Zulhas seusai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Menurut Zulhas, kebijakan ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, yang bukan sekadar ketahanan tetapi juga keberdayaan untuk tidak bergantung pada negara lain.
Optimalisasi Lahan hingga Teknologi Canggih
Dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah menteri, pemerintah membahas berbagai langkah, mulai dari pengembangan bibit unggul, teknologi tanam, hingga pemanfaatan lahan tidur. Salah satu fokus utama adalah program perhutanan sosial yang didukung Kementerian Kehutanan untuk mengubah lahan mangkrak menjadi tambak produktif, seperti tambak nila salin yang ramah lingkungan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, pihaknya sedang mengidentifikasi area perhutanan sosial yang cocok untuk budidaya pangan. Selain itu, aren akan dimanfaatkan untuk menghasilkan bioetanol sebagai alternatif energi terbarukan.
“Program ini tak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan dan energi,” kata Raja Juli.
Baca juga: SBR dan Novri Ompusunggu Optimistis Tanbu Bisa Jadi Penyangga Pangan IKN
Sinergi Antar-Kementerian
Kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kelautan dan Perikanan turut merumuskan strategi bersama. Kementerian Pertahanan, misalnya, mendukung pengamanan kawasan hutan yang dijadikan food estate atau zona produksi pangan.
“Kemenhan siap membantu menjaga keamanan lahan yang digunakan untuk program ketahanan pangan, termasuk pengawasan terhadap kejahatan lingkungan,” ujar Menteri Kehutanan.
Prinsip Keberlanjutan dan Kearifan Lokal
Seluruh program dirancang untuk tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Pemerintah berjanji mengelola sumber daya secara bijak, memastikan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.
Dengan target ambisius ini, Indonesia berpeluang menjadi contoh negara yang sukses mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Namun, implementasi kebijakan ini akan bergantung pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, petani, hingga sektor swasta.
2025 akan menjadi tahun pembuktian, apakah Indonesia benar-benar siap mewujudkan kedaulatan pangan. Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan bangsa.
