INTERAKSI.CO, Jakarta – Kasus ribuan pelajar keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah. Sejumlah daerah bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mencegah penyebaran kasus.
Meski banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan sementara program triliunan rupiah itu, belum ada respons memadai.
Di tengah persoalan tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden justru mencabut kartu liputan jurnalis CNN Indonesia TV Diana Valencia.
Pencabutan terjadi setelah Diana menanyakan isu MBG kepada Presiden Prabowo Subianto sepulang lawatan luar negeri pada Sabtu (27/9).
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari membenarkan seorang staf BPMI mengambil langsung ID Pers Istana milik Diana di kantor CNN Indonesia, Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, pukul 19.15 WIB.
CNN Indonesia sudah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan. Titin menegaskan pertanyaan Diana bersifat kontekstual dan penting, mengingat pelaksanaan program MBG menjadi sorotan publik.
Tuai Kritik
Organisasi pers mengecam pencabutan ID Pers tersebut. Dewan Pers meminta Istana menjunjung tinggi kebebasan pers dan mendesak agar akses liputan jurnalis CNN Indonesia segera dipulihkan.
IJTI menilai pertanyaan Diana masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi publik. Ketua IJTI Herik Kurniawan mengingatkan, pencabutan kartu liputan berpotensi menghambat kerja jurnalis dan membatasi akses publik terhadap informasi.
PWI Pusat menyatakan langkah BPMI bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers. Forum Pemred juga menyesalkan kejadian itu dan menekankan negara harus menjamin kerja jurnalistik bebas hambatan, termasuk di Istana.
AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan penghalangan kerja jurnalistik hanya memperburuk iklim kebebasan pers. Keduanya menuntut BPMI meminta maaf dan mengembalikan kartu liputan Diana.
Penanggulangan Keracunan
Pemerintah menggelar rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan pada Minggu (28/9) untuk menindaklanjuti kasus keracunan MBG.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan investigasi menyeluruh dan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah.
Pemerintah juga mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) serta melibatkan Puskesmas dan UKS untuk memantau pelaksanaannya.
Respons Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan akan mencari jalan keluar atas pencabutan akses liputan Diana. Ia mengaku sudah memerintahkan BPMI berkomunikasi dengan CNN Indonesia dan menjadwalkan pertemuan pada Senin (29/9).
 Sekretariat Presiden justru mencabut kartu liputan jurnalis CNN Indonesia){kind=link}