INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari pada 28 Januari 2025, pasca-dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu.
Berbagai pemberitaan media kian menghiasi linimasa tentang pelaksanaan program, janji politik, dan efektivitas kerja jajaran kabinet Merah Putih.
Di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pengamat ekonomi menyebutkan bahwa ia akan mewarisi utang negara dari pemerintahan sebelumnya sebesar Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024.
Kendati demikian, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman, yakni 38,66 persen.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, menilai Presiden Prabowo Subianto akan memikul beban masa lalu, yakni utang negara, pengangguran, dan kemiskinan.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pencermatan yang cermat, terukur, dan mendalam guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berbagai pakar ekonomi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mewarisi beban ekonomi dari pemerintahan sebelumnya, yakni berupa utang negara, pengangguran, dan kemiskinan di tengah menyempitnya ruang fiskal, yang kemudian dinilai dapat menghambat peluang pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa guna menjaga stabilitas perekonomian, dibutuhkan instrumen ekonomi yang afirmatif melalui pencermatan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan nasional dan visi-misi pemerintahan saat ini, sehingga tantangan dan peluang ekonomi diharapkan dapat teratasi seiring dengan pelaksanaan target transformasi ekonomi nasional.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, setidaknya pemerintah dapat melakukan rasionalisasi program guna efisiensi anggaran. Selain itu, fokus dengan mendorong program pembangunan, optimalisasi penerimaan negara, dan kebijakan stimulus ekonomi yang menyentuh langsung beragam segmen masyarakat, mulai dari yang berpenghasilan rendah, kelas menengah, hingga pelaku usaha,” jelasnya.
Menyangkut 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto, Bang Dhin (sapaan akrabnya) menyuarakan agar Presiden melakukan evaluasi terhadap jajaran di bawahnya.
“100 hari kerja pertama ini penting menjadi evaluasi pemerintahan. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen dan keinginan yang kuat agar di tahun pertamanya, program pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, kinerja jajaran kementerian dan lembaga dengan kinerja terburuk menurut masyarakat harus diberikan catatan, termasuk sentimen negatif publik yang disematkan kepada Polri,” tutupnya.
