Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan peran strategis JKPI sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah.

INTERAKSI.CO, Yogyakarta – Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan Kementerian Kebudayaan memperkuat komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia.

Keduanya menunjukkan tekad ini dalam pertemuan yang berlangsung di Taman Budaya Embung Giwangan Yogyakarta pada Sabtu (30/11/2024).

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, Walikota Banjarmasin sekaligus Ketua Presidium JKPI, Ibnu Sina, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal, Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto, dan sejumlah perwakilan pemerintah daerah anggota JKPI menghadiri acara tersebut.

Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan peran strategis JKPI sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian budaya. Ia menguraikan program prioritas, termasuk revitalisasi tradisi lokal, pengelolaan cagar budaya, dan pengembangan desa-desa budaya.

Pertemuan ini juga membahas penetapan Yogyakarta sebagai tuan rumah JKPI 2025. Kota ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan budaya nasional berkat kekayaan sejarah, seni, dan tradisinya. Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyatakan kesiapan penuh kotanya.

“Yogyakarta siap menjadi pusat budaya baru. Kami mendukung pelaksanaan JKPI 2025 dan berkomitmen menjadikan kota ini contoh pelestarian budaya bagi daerah lain,” ujarnya.

Menteri Kebudayaan juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kebudayaan.

Ia menekankan perlunya pelatihan dan penguatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam penulisan skenario dan produksi konten budaya. Selain itu, ia menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan mempromosikan budaya Indonesia.

“Kita harus memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan budaya kita kepada dunia. Film Women from Rote Island adalah contoh bagaimana cerita lokal dapat menarik perhatian internasional,” ujarnya.

Indonesia, dengan sejarah panjang dan kekayaan budaya yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perhatian dunia. Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa upaya pelestarian budaya adalah tanggung jawab moral, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang.

Namun, pelestarian budaya juga menghadapi tantangan besar, seperti pengaruh globalisasi, perubahan iklim, dan urbanisasi. Meski demikian, Menteri Kebudayaan optimistis bahwa peluang untuk melestarikan budaya tetap besar jika kolaborasi lintas sektor terus diperkuat.

Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal mengungkapkan bahwa JKPI, yang berdiri pada 2008 dengan 11 anggota, kini telah berkembang menjadi 75 anggota. “Komitmen dari para anggota dan dukungan Menteri Kebudayaan perlu terus disinergikan untuk menjaga warisan budaya,” tegasnya.

Ketua Presidium JKPI Ibnu Sina menyambut baik pertemuan ini. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang kuat antara anggota JKPI dan Kementerian Kebudayaan untuk menyelaraskan program pelestarian budaya.

“Anggota JKPI harus segera berkoordinasi dengan Menteri Kebudayaan untuk mendapatkan arahan dan menyelaraskan program dengan kementerian,” katanya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pelestarian budaya diharapkan menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan. Penetapan Yogyakarta sebagai tuan rumah JKPI 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan pelestarian budaya Indonesia.

 

Author