INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mulai menegaskan arah kebijakannya yang berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo.
Dalam delapan bulan pertama masa jabatannya, Prabowo telah menganulir setidaknya lima kebijakan besar, termasuk satu yang menyentuh kepentingan strategis keluarga Jokowi.
Pengamat politik Hersubeno Arief mengungkapkan hal ini melalui kanal YouTube Hersubeno Point, menyebut bahwa Prabowo mulai tampil sebagai “pahlawan” publik dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Baca juga: Wapres Gibran Tiba di Tabalong, Lanjutkan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Paser
Berikut lima kebijakan Jokowi yang dibatalkan oleh Prabowo:
1. Pembatalan Kenaikan PPN 12%
Pada malam tahun baru 2025, Prabowo memutuskan untuk tidak melanjutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kebijakan yang sudah disetujui di era Jokowi.
Kenaikan PPN yang seharusnya berlaku untuk semua barang, termasuk kebutuhan pokok, digantikan dengan ketentuan baru: PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, seperti jet pribadi dan kapal pesiar. Keputusan ini menuai respons positif luas dari masyarakat.
2. Pengecer Kembali Diizinkan Jual Gas LPG 3 Kg
Larangan pengecer menjual LPG 3 kg yang diberlakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Februari 2025 memicu keresahan publik.
Prabowo langsung turun tangan dengan membatalkan larangan tersebut, menyusul laporan antrean panjang dan kelangkaan gas di berbagai daerah.
3. Percepatan Pengangkatan ASN
Rencana penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang diumumkan Menteri PAN-RB Rini Widianti memicu protes luas.
Prabowo kemudian menginstruksikan percepatan pengangkatan ASN, yang ditetapkan mulai Juni hingga Oktober 2025—lebih cepat satu tahun dari jadwal semula.
4. Cabut IUP Nikel di Raja Ampat
Pada 10 Juni 2025, Prabowo memerintahkan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya melindungi ekosistem dan menjauhkan kepentingan bisnis yang diduga terkait dengan lingkaran dekat Jokowi.
5. Kembalikan Empat Pulau Aceh yang Dialihkan ke Sumut
Pada 13 Juni 2025, Prabowo mengembalikan empat pulau milik Aceh yang sebelumnya dialihkan ke Sumatera Utara di era Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Langkah ini menyentuh kepentingan politik Gubernur Sumut Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi.
Meskipun langkah-langkah ini mendapat apresiasi, publik menanti langkah lanjutan Presiden Prabowo. Desakan agar melakukan reshuffle kabinet untuk menyingkirkan “orang-orang Jokowi” semakin menguat.
Tak sedikit pula yang mendorong Prabowo untuk mendukung proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat Wakil Presiden.
“Apakah Prabowo benar-benar akan lepas dari bayang-bayang Jokowi? Atau justru kompromi?” ujar Hersubeno Arief dalam videonya.
Delapan bulan awal ini menjadi panggung penting bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmen sebagai pemimpin yang benar-benar berdiri di atas semua golongan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
