INTERAKSI.CO, Samarinda – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai strategi peningkatan gizi pelajar kembali menuai sorotan publik.

Kali ini, sejumlah siswa SMA Negeri 13 Samarinda mengeluhkan jatah makan siang yang mereka terima dalam kondisi tidak layak konsumsi, diduga basi dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Kejadian tersebut membuat siswa terkejut sekaligus menimbulkan keresahan di kalangan orang tua. Program yang seharusnya mendukung tumbuh kembang generasi muda justru dikhawatirkan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

Keluhan para siswa cepat menyebar di media sosial dan memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara MBG.

Baca juga: Polres Banjar Gagalkan Peredaran 19 Kilogram Sabu, Kurir Ditangkap di Gambut

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengakui adanya laporan tersebut. Ia menegaskan peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi MBG.

“Masalah seperti ini biasanya berawal dari suplai atau penyimpanan bahan makanan yang tidak tepat. Ini harus dicek secara menyeluruh agar tidak berulang,” tegas Jaya.

Sebagai langkah cepat, Dinkes Kaltim telah menurunkan tim kesehatan ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Pengawasan akan diperketat di sekolah-sekolah penerima MBG, khususnya pada rantai penyediaan makanan.

Menurut Jaya, tim gabungan akan melibatkan petugas Kesehatan Lingkungan (Kesling) serta ahli gizi. Mereka bertugas memeriksa seluruh standar penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

“Jika ada informasi tambahan, tim akan segera bergerak melakukan inspeksi. Ini penting, karena yang menjadi korban adalah siswa. Kita tidak bisa menunggu sampai ada kasus keracunan,” ujarnya.

Laporan tentang makanan bermasalah di SMAN 13 semakin menguat setelah pihak Satuan Pemberi Pelayanan Gizi (SPPG) Sungai Pinang mengakui adanya catatan terkait kualitas makanan yang disalurkan.

“Harapannya, kasus serupa tidak kembali terjadi, apalagi sampai menimbulkan keracunan massal seperti yang pernah terjadi di daerah lain,” ucap perwakilan SPPG.

Dinkes Kaltim menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Standar sanitasi dan keamanan pangan, kata Jaya, wajib dipenuhi seluruh penyedia makanan.

“Ini menyangkut kesehatan siswa, jadi tidak boleh ditunda. Kalau bisa, evaluasi dilakukan hari ini juga,” pungkasnya.

Author