INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan kembali mengemuka seiring kebutuhan memperkuat sistem logistik daerah.
Moda transportasi ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan distribusi barang pada angkutan truk yang selama ini mendominasi jalur darat.
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi, menyebut kereta api memiliki keunggulan signifikan dalam mendukung logistik, mulai dari efisiensi biaya, kepastian layanan, hingga kemudahan pengaturan.
“Kereta api itu logistiknya murah, nyaman, dan punya kepastian. Dari sisi pengaturan, jauh lebih mudah dibandingkan truk atau moda logistik lainnya,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews, Jum’at (19/12/2025).
Baca juga: KPK Gunakan Ruangan Polres HSU untuk Pemeriksaan, Dugaan OTT Mencuat
Selama belum tersedia angkutan massal berbasis rel, distribusi barang di Kalsel masih bergantung pada truk. Ketergantungan ini berisiko memicu kemacetan, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya operasional yang tidak stabil.
Fitri mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini masih membuka komunikasi dengan sejumlah pihak terkait peluang investasi pembangunan rel kereta api. Meski ketertarikan investor sudah muncul, prosesnya masih berada pada tahap awal.
“Sudah ada pihak yang berminat, tapi memang belum bisa kami sampaikan sekarang,” katanya.
Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada besarnya kebutuhan anggaran. Pembangunan jalur kereta api diperkirakan membutuhkan biaya hingga dua sampai tiga kali lipat dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel.
“Ini bukan angka kecil. Karena itu, kami butuh kepastian bagaimana kebijakan pemerintah pusat menempatkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, termasuk untuk mendukung IKN,” ujarnya.
Berdasarkan Detail Engineering Design (DED) Kementerian Perhubungan untuk jalur IKN–Marabahan–Kalimantan Tengah, kebutuhan anggaran prasarana saja diperkirakan mencapai sekitar Rp27 triliun. Nilai tersebut belum mencakup pengadaan lokomotif, pembangunan stasiun dan halte, maupun penyediaan sumber daya manusia.
Selain pembiayaan, kondisi geografis Kalsel juga menjadi tantangan tersendiri. Bentang alam yang beragam, dari kawasan pegunungan hingga rawa, menuntut pendekatan konstruksi yang berbeda dan berimplikasi pada besaran biaya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Fitri menilai kejelasan kebijakan pemerintah pusat menjadi kunci untuk merealisasikan rencana menjadikan Kalsel sebagai simpul logistik Kalimantan.
“Kami menunggu kepastian itu, supaya arah pembangunan daerah kami tidak sekadar rencana di atas kertas,” katanya.
Meski fokus utama pembangunan jalur kereta api diarahkan pada angkutan kargo dan logistik, peluang pengembangan layanan penumpang tetap terbuka di masa depan seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat.
