INTERAKSI.CO, Bogor – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang tersebut berada di bawah pengelolaan Danantara, bukan lagi di Kementerian Keuangan.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri dan sumber dividen sendiri yang rata-rata mencapai lebih dari Rp80 triliun. Harusnya mereka sudah bisa menanganinya tanpa melibatkan APBN,” ujar Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/10).
Sejak Maret 2025, pemerintah memang tidak lagi menerima setoran dividen dari BUMN karena semuanya telah dialihkan ke Danantara sebagai bentuk penguatan pengelolaan investasi negara.
Dengan begitu, proyek-proyek besar seperti Whoosh menjadi tanggung jawab penuh lembaga tersebut.
Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Dua Wakil Menteri dan Dua Asisten Khusus Baru di Istana Negara
Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini menanggung beban utang sebesar Rp6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Whoosh.
Total biaya pembangunan proyek transportasi berkecepatan tinggi itu mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya sebesar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp19,8 triliun.
Dengan tegas, Purbaya menegaskan bahwa proyek tersebut harus dikelola secara mandiri oleh pihak yang mendapat keuntungan dari investasinya.
“Negara sudah memberikan dukungan penuh di awal, jadi saatnya sekarang mereka mandiri,” tutupnya.
, karena utang tersebut dikelola oleh Danantara.){kind=link}