INTERAKSI.CO, Batulicin – Ratusan masyarakat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar bersama anggota DPR/MPR RI, Novri Ompusunggu, di Medina Hotel, Desa Gusunge, Kusan Hilir, Tanah Bumbu, pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Acara dimulai pada pukul 08:30 hingga pukul 14:30 Wita.
Kegiatan itu dihadiri 150 peserta yang terdiri dari kepala desa, para tokoh setempat, petani, nelayan, dan masyarakat desa.
Dalam sosialisasi tersebut, terjadi dialog yang intens antara warga dengan Novri Ompusunggu. Topik yang dibahas, selain berkaitan dengan Pancasila, juga mengerucut pada isu-isu toleransi, persatuan bangsa, distribusi pangan, hingga kesejahteraan petani dan nelayan.
“Banyak dari mereka masih hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang baik dengan akses terbatas terhadap teknologi modern dan pendidikan yang dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, nelayan sering menghadapi eksploitasi sumber daya laut oleh pihak-pihak besar yang tidak bertanggung jawab, mengurangi hasil tangkapan mereka dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan sosial dan asuransi kesehatan, juga memperparah kondisi mereka,” kata Novri.
Karenanya, Novri menyarankan pemberdayaan ekonomi petani dan nelayan dilakukan lebih intensif. Langkah-langkah seperti peningkatan akses modal melalui program pinjaman berbunga rendah dan pelatihan serta pendidikan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka.
“Kebijakan pemerintah yang berkeadilan, termasuk pengawasan ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam dan pemberian subsidi serta insentif, akan sangat mendukung kesejahteraan petani dan nelayan. Selain itu, pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, seperti irigasi, dermaga, dan pasar, serta peningkatan akses pasar melalui teknologi digital dan jaringan distribusi yang lebih baik, akan membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan distribusi pangan yang lebih merata,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Roni, mewakili warga lainnya, sempat mengajukan pertanyaan kepada Novri.
“Menurut Bapak, untuk eksistensi pancasila yang mengayomi masyarakat kami yang notaben sebagai nelayan dan petani, apa yang harus dilakukan pemerintah terutama dalam hal mengaplikasikan UU yang mendukung buat kami?” tanya dia.
Lantas, Novri menjawab panjang lebar.
“Untuk memastikan Pancasila benar-benar mendukung kita sebagai nelayan dan petani, pemerintah harus melaksanakan undang-undang yang melindungi dan memberdayakan kita. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah contohnya. Undang-undang ini memberikan akses modal, jaminan harga hasil, dan perlindungan terhadap risiko usaha. Ini berarti, jika kita menghadapi kesulitan, ada aturan yang bisa membantu kita,” paparnya.
“Pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur seperti irigasi, dermaga, jalan menuju pasar, dan tempat penyimpanan hasil panen dan ikan. Dengan infrastruktur yang baik, kita bisa menjual hasil kerja dengan lebih cepat dan mendapatkan harga yang lebih baik,” tambahnya.
“Selain itu, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk benih, pupuk, alat tangkap ikan, dan bahan bakar serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kita. Akses terhadap teknologi modern dan pendidikan juga penting agar kita bisa bekerja lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak.
Pengawasan hukum yang ketat juga sangat penting untuk melindungi kita dari praktik-praktik yang tidak adil. Misalnya, mencegah dan menindak illegal fishing yang sering merugikan kita,” tambah dia lagi.
Novri berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Adv)
