INTERAKSI.CO, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mendorong kemerdekaan untuk Palestina.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menugaskan Ketua PBNU Rumadi Ahmad untuk menyusun draf hasil pertemuan dengan pimpinan 12 ormas Islam.
Draf ini akan digunakan sebagai bahan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Republik Indonesia, terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Gus Yahya menyampaikan hal ini setelah berdiskusi dengan para pimpinan ormas Islam di Lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025).
“Saya mendapat tugas untuk menyusun draf sebagai hasil komunikasi antara PBNU dan ormas-ormas yang hadir, guna merumuskan semacam platform bersama,” ujar Rumadi dikutip dari NU Online.
“Ini berkaitan dengan upaya mencari solusi atas persoalan Palestina. Tadi kami mendiskusikan berbagai hal, dan saya akan menyusun dokumen tersebut,” tambahnya.
Rumadi menjelaskan bahwa seluruh ormas yang terlibat akan menyepakati dokumen ini bersama. Nantinya, dokumen ini akan menjadi saran kepada pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang harus segera terwujud.
Ia juga menyampaikan bahwa banyak gagasan muncul dari hasil pertemuan dengan ormas Islam, termasuk pandangan Gus Yahya.
Menurutnya, masyarakat memang tidak memiliki kekuatan penentu untuk menyelesaikan konflik Palestina, tetapi tetap memiliki peran penting.
“Sebagai bagian dari kekuatan masyarakat, kita akan menyampaikan gagasan yang bisa menjadi terobosan komunikasi antara pemerintah Indonesia dan berbagai pihak strategis demi menemukan solusi atas persoalan Palestina dan Israel,” jelasnya.
Rumadi menegaskan dokumen yang dihasilkan akan menjadi milik bersama, bukan hanya milik PBNU.
Ia juga menyampaikan bahwa tujuan utama dari pertemuan ini adalah mencari peluang konkret untuk menghapus penjajahan dari muka bumi.
“Kami ingin menemukan peluang-peluang yang memungkinkan misi abadi bangsa Indonesia, yakni menghapuskan penjajahan di atas dunia, dapat tercapai,” ungkap Rumadi.
Sebelumnya, Gus Yahya menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendukung kemerdekaan Palestina, di samping peran pemerintah sebagai negosiator.
“Saya kira peran masyarakat sipil yang paling mungkin adalah membangun dukungan agar siapa pun yang memimpin pemerintahan bersedia melakukan sesuatu untuk Palestina, kapan pun itu,” ujar Gus Yahya.
“Pemerintah, sebagai wakil negara, akan membuat kebijakan. Hal ini tentu membutuhkan kerja politik jangka panjang yang melibatkan pergulatan dan penggalangan dukungan dari berbagai aktor agar tercipta kesepakatan bersama,” pungkasnya.
 KH Yahya Cholil Staquf menugaskan Ketua PBNU Rumadi Ahmad untuk menyusun draf hasil){kind=link}