INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkait banyaknya lahan negara yang dikuasai pihak lain dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Maruarar mengungkapkan, sejumlah lahan negara yang ditemukan didominasi berada di kawasan bantaran rel kereta api. Lahan tersebut diketahui merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia, namun telah lama diduduki tanpa izin oleh berbagai pihak.
Baca juga: Kejari Karo Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Website Desa, Kerugian Negara Capai Rp1,8 Miliar
Menindaklanjuti temuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar lahan-lahan tersebut segera ditertibkan dan dikembalikan fungsinya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas.
Salah satu prioritas pemanfaatannya adalah pembangunan perumahan rakyat, khususnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Pemerintah juga mulai melakukan pemetaan lokasi strategis di sejumlah kota besar, termasuk kawasan Tanah Abang dan Bandung.
Maruarar menegaskan bahwa optimalisasi aset negara menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan hunian di wilayah perkotaan yang terus meningkat. Selain itu, pemanfaatan lahan negara secara tepat dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional.
Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam proses penertiban. Dialog dengan masyarakat yang saat ini menempati lahan tersebut akan dilakukan guna mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan konflik sosial.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan aset negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, terutama di kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
