INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan sejumlah koreksi terhadap desain pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan fungsi kawasan dalam menyeimbangkan kondisi iklim Kalimantan Timur yang panas serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memberi perhatian serius pada aspek desain dan fungsi kawasan IKN.
Menurut Prasetyo, Presiden menilai desain kawasan harus mampu menjawab tantangan lingkungan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penambahan embung sebagai bagian dari pengelolaan air dan upaya menurunkan suhu kawasan.
Baca juga: Tanpa APBN, BP3R Siap Gas Perumahan Rakyat
Ia menyebutkan bahwa kondisi iklim di Kalimantan Timur memiliki dua tantangan utama, yakni suhu yang relatif panas serta potensi kebakaran hutan mengingat kawasan tersebut masih didominasi oleh wilayah berhutan.
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah secara khusus meminta Kepala OIKN Basuki Hadimuljono untuk menyesuaikan desain pembangunan agar mampu mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Basuki disebut telah melaporkan kepada Presiden mengenai sejumlah metode mitigasi yang tengah disiapkan, termasuk pemasangan sensor panas di berbagai titik kawasan IKN. Sensor tersebut ditujukan untuk mendeteksi secara dini potensi kebakaran agar dapat segera ditangani.
Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden meminta agar teknologi tersebut terus diuji coba dan disempurnakan sehingga dapat berfungsi optimal dalam mendukung sistem pencegahan kebakaran.
Dalam kesempatan sebelumnya, Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden menjelaskan bahwa OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum diminta melakukan sejumlah perbaikan sekaligus mempercepat pembangunan IKN.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan langsung ke kawasan IKN bersama sejumlah menteri untuk memperoleh pembaruan terkait progres pembangunan.
Menurut Prasetyo, Presiden sejak awal memberikan penekanan agar pembangunan fasilitas pemerintahan, khususnya untuk lembaga legislatif dan yudikatif, dapat dipercepat. Targetnya, IKN sebagai ibu kota politik dapat berfungsi sesuai rencana pada tahun 2028.
Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali memberikan arahan dan koreksi, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta terus melakukan perbaikan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan prinsip keberlanjutan.
