INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin, ingin praktik korupsi dilakukan sejak awal.
”Hari ini kita kembali dari Satgassus KPK semacam melakukan supervisi dengan Pemprov Kalsel. Tujuannya adalah memperbaiki kelemahan yang ada dan membangun sistem yang lebih kuat, sehingga nantinya praktek tindak pidana korupsi itu dapat dicegah sejak awal,” kata M. Syarifuddin.
Baca juga: Dinas Pariwisata Kalsel Asah Kemampuan Storytelling Pokdarwis Tabalong
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, lantai 3, Kantor Gubernur, Selasa (9/9/2025) pagi.
Dia mengajak seluruh SKPD terkait agar berkomitmen demi menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi dengan Pilot Project di Inspektorat dan Dinas PUPR.
”Kemudian juga melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi E-Katalog Versi 6 dan vitur E-Audit agar lebih transparan juga akuntabel,” ungkap Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah pejabat daerah di Jakarta, lalu melakukan penandatanganan rencana aksi berisi keinsyafan, kesadaran dan komitmen untuk melakukan pembenahan di lingkup Pemprov Kalsel.
”10 Juni lalu, KPK sudah mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur berisi rekomendasi dan rencana aksi perbaikan tata kelola barang dan jasa untuk pencegahan korupsi pada Pemprov Kalsel. Kita semua yang hadir di sini adalah birokrat dan teknokrat, kita disumpah jabatan agar menjalankan kerja dengan baik,” ungkap Maruli Tua Manurung.
Maruli Tua Manurung menyebut ciri seseorang yang profesional itu tidak menerima apapun, sebagaimana sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Dia menilai pengelola pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan sangat rawan penyelewengannya maka mengimbau seluruh pejabat agar mengantisipasi hal tersebut.
”Walau sulit, tapi bisa. Daripada bisa, tapi sulit. Dan Bapak Gubernur sudah melakukan komitmennya dan harus bersama-sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
Penulis: Rahim Arzha
Editor: Puja Mandela
