INTERAKSI.CO, Jakarta – Kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 mengundang reaksi global.
Tak lama setelah pengumuman itu, Trump kembali mengejutkan dunia dengan menunda pemberlakuan tarif impor ke sebagian besar negara selama 90 hari—kecuali untuk China yang tetap dikenakan tarif secara penuh.
Menanggapi kebijakan proteksionis tersebut, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf menilai hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri nasional.
“Ini momentum yang tepat untuk melakukan revitalisasi industri dalam negeri,” ujar Aminuddin usai menghadiri Dharma Santi Nyepi BUMN 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (13/4/2025).
Aminuddin juga menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi dinamika global. Salah satu langkah konkret adalah proses inbreng saham BUMN ke entitas baru bernama Danantara yang saat ini masih berjalan.
“Inbreng masih berproses. Semua BUMN akan masuk kecuali yang berbentuk Perum,” jelasnya.
Baca juga: Harga Emas Tembus Rekor Tertinggi: Ketika Dunia Tak Pasti, Logam Mulia Jadi Andalan
Menurut Aminuddin, hanya BUMN yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang akan lebih dulu digabungkan ke dalam Danantara.
Sementara BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum) belum akan dipindahkan, karena status hukumnya masih dalam kajian Kementerian BUMN.
Ada dua opsi yang tengah dibahas: menaikkan status Perum menjadi PT agar dapat masuk ke Danantara, atau mengembalikan BUMN tersebut ke kementerian teknis sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
“Kami masih evaluasi. Belum diputuskan, tapi yang jelas operasional BUMN tetap berjalan normal selama proses inbreng berlangsung,” tegas Aminuddin saat ditemui di peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah.
Kebijakan tarif yang fluktuatif dari Trump sekaligus menunjukkan pentingnya mempercepat pembenahan industri nasional agar tidak terus bergantung pada kondisi luar negeri.
Danantara diyakini menjadi kendaraan strategis pemerintah untuk menyatukan kekuatan BUMN, menciptakan sinergi, dan memperkuat daya saing industri nasional.
