INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Organisasi BASAkalimantan Wiki menggelar Dialog Kebijakan Publik #1 bertajuk “Kawin Anum” (pernikahan dini) di Aula Pangeran Samudera, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani ide-ide kreatif generasi muda Kalsel dengan instansi pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi.
Tercatat, angka pernikahan anak usia 15-19 tahun (ASFR) di Kalsel rata-rata mencapai 23,8 persen. Kabupaten Tapin menjadi yang tertinggi dengan angka 32,5 persen, disusul Barito Kuala sebesar 26,7 persen.
Baca juga: Isu Kesehatan Mental Dikemas Kreatif, BASAkalimantan Wiki Libatkan Komunitas Cosplay
Hal ini menempatkan Kalsel masuk dalam daftar 10 provinsi dengan angka perkawinan anak terbesar di Indonesia.
Koordinator Program BASAkalimantan Wiki, Hudan Nur menjelaskan bahwa dialog ini merupakan tindak lanjut dari lomba berpendapat Wikithon Partisipasi Publik #5 yang berhasil menjaring 506 aspirasi dari pelajar dan mahasiswa.
“Tujuannya agar pendapat pemuda mengenai pencegahan kawin usia anak bisa dilaksanakan secara konkret melalui kolaborasi bersama instansi terkait,” ujar Hudan.
Ide-ide pemenang, seperti Fira (SMKN 1 Batumandi) dan Anggi (SMKN 1 Binuang), menitikberatkan pada kampanye masif melalui konten video di media sosial untuk memberikan edukasi kepada sesama anak muda maupun orang tua.
Gagasan ini pun disambut positif oleh berbagai instansi yang hadir, mulai dari Dinas Kesehatan, Dispora, hingga Polda Kalsel.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Marhain Rahman, menekankan pentingnya isu ini karena berkaitan erat dengan masalah kemiskinan dan stunting.
“Isu pernikahan anak adalah pintu masuk dari permasalahan kematian ibu dan anak serta keterputusan sekolah. Kami siap mendukung solusi dari dialog ini,” tegasnya.
Turut hadir Co-founder BASAibu Wiki, Alissa J. Stern, yang menilai pelibatan anak muda adalah kunci utama.
“Pemuda mempunyai perspektif tersendiri. Karena persoalan kawin muda adalah persoalan mereka sendiri, maka mereka harus dilibatkan dalam dasar kebijakan pemerintah,” pungkas Alissa.
