INTERAKSI.CO, Jakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Hunian tersebut dirancang dengan memanfaatkan sisa kayu yang hanyut saat banjir sebagai bahan utama konstruksi.
Rencana ini dikembangkan oleh grup penelitian “Tangguh” UGM yang terdiri dari Ikaputra, Ashar Saputra, Maria Ariadne Dewi Wulansari, Atrida Hadianti, Ardhya Nareswari, dan sejumlah peneliti lainnya.
Program ini berangkat dari keprihatinan tim terhadap kondisi penyintas bencana yang masih bertahan di tenda darurat.
Baca juga: OTT KPK: Kejari HSU Diduga Manfaatkan Laporan LSM untuk Ancam Kepala Dinas
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Desember 2025, tercatat sekitar 147 ribu rumah mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, proses pembangunan hunian tetap oleh pemerintah diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Salah satu anggota tim peneliti, Ardhya Nareswari, menyebut kondisi tersebut membuat banyak warga terpaksa tinggal lama di tenda darurat yang dinilai kurang layak secara kemanusiaan.
“Warga bisa berada di lokasi pengungsian dalam waktu yang cukup panjang sebelum hunian permanen terbangun. Tinggal di tenda atau terpal dalam jangka lama tentu kurang manusiawi,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM, Minggu (21/12/2025).
Dalam perancangannya, hunian sementara ini tetap mengedepankan prinsip memanusiakan penyintas. Bangunan dirancang dengan ukuran standar berbasis keluarga agar penghuni memiliki ruang yang lebih layak selama masa transisi.
Sementara itu, Ashar Saputra menjelaskan bahwa material utama hunian menggunakan papan kayu berukuran 3×12 sentimeter yang berasal dari sisa hanyutan banjir. Konstruksi rumah dirancang sederhana dengan sistem baut dan peralatan dasar seperti bor, sehingga mudah dirakit oleh masyarakat.
“Strukturnya sederhana. Harapannya, warga bisa membangun rumahnya sendiri. Tinggal tempel, gapit, lalu dibaut,” kata Ashar.
Dengan konsep tersebut, hunian sementara diharapkan dapat dibangun lebih cepat dan memiliki masa pakai sekitar tiga hingga lima tahun, hingga hunian permanen selesai dibangun oleh pemerintah. Keterlibatan warga dalam proses pembangunan juga diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap hunian tersebut.
Nares menambahkan, konsep hunian serupa sebelumnya telah diterapkan di beberapa daerah terdampak bencana seperti Yogyakarta, Palu, dan Lombok. Setiap lokasi menyesuaikan material dan desain dengan kondisi geografis, budaya, serta ketersediaan bahan setempat.
“Di Lombok sempat menggunakan baja karena akses material memungkinkan. Di Sumatera, kondisinya berbeda sehingga kayu menjadi pilihan yang lebih realistis,” ujarnya.
Hunian sementara ini memiliki luas sekitar 36 meter persegi dan dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan warga di berbagai wilayah terdampak bencana.
