INTERAKSI.CO, Brussel – Para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan akan menggelar diskusi formal pada 20 Mei 2025 mendatang untuk meninjau kembali Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel.
Dorongan peninjauan ini muncul setelah meningkatnya tekanan internasional terkait blokade bantuan kemanusiaan dan intensifikasi agresi militer Israel di Jalur Gaza.
Perjanjian Asosiasi yang mengatur hubungan perdagangan Israel–Uni Eropa, yang berlaku sejak tahun 2000, secara eksplisit menyebutkan bahwa kemitraan ini harus “didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.”
Namun, situasi di Gaza kini menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen Israel terhadap klausul tersebut.
Israel disebut telah memblokade akses bantuan ke Gaza hingga memaksa organisasi kemanusiaan menutup dapur umum karena kekosongan pasokan.
Baca juga: Trump Kenakan Tarif 100 Persen untuk Film Asing, Industri Hollywood Dilindungi
Sementara itu, militer Israel berencana memperluas dan mengintensifkan operasi militer, yang hingga kini telah menyebabkan lebih dari 52.000 kematian, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta mendorong hampir dua juta warga Gaza ke ambang kelaparan akut.
Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, menyebutkan bahwa rasa frustrasi melanda banyak negara anggota karena tidak adanya tindakan tegas terhadap eskalasi konflik tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan blokade terhadap akses bantuan kemanusiaan dan keputusan Israel untuk mengintensifkan perang,” ujarnya.
Belanda menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan akan memblokir kelanjutan perjanjian tersebut sembari menunggu hasil tinjauan.
“Kekhawatiran kami dimiliki secara luas oleh negara-negara Eropa,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp.
Sejumlah negara seperti Slovenia, Spanyol, dan Irlandia turut menyuarakan kekhawatiran yang sama.
Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon menegaskan, “Dunia telah gagal dalam ujian kemanusiaan ini. Kita menyaksikan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.”
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menekankan pentingnya suara kolektif Eropa dalam menolak agresi dan pengusiran warga Gaza. “Lebih penting dari sebelumnya untuk menyuarakan sikap Eropa yang tegas,” katanya.
Namun demikian, Uni Eropa masih menghadapi perpecahan internal. Austria, Jerman, dan Hongaria cenderung mendukung Israel, sementara blok pro-Palestina seperti Irlandia, Spanyol, dan Slovenia kesulitan mendorong perubahan kebijakan secara menyeluruh.
Upaya serupa tahun lalu gagal karena kurangnya konsensus di antara negara anggota. Bahkan Kaja Kallas pun mengakui bahwa ia tidak optimistis peninjauan pada 20 Mei akan menghasilkan keputusan final.
“Anda tahu bahwa dalam isu-isu seperti ini, kami memiliki pandangan yang sangat berbeda,” ungkapnya.
Situasi ini menempatkan kredibilitas Uni Eropa dalam sorotan internasional, khususnya dalam hal komitmennya terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab moral di tengah konflik global.
