Oleh: Noorhalis Majid
Kenapa para pendiri bangsa memilih “republik” sebagai bentuk negara? Padahal pilihan lainnya sangat banyak, namun semua sepakat agar bentuknya adalah republik.
Karena para pendiri bangsa ingin semua warga negara tanpa kecuali, setara di hadapan hukum dan berhak berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan negara. Tidak ada yang lebih Istimewa dari siapapun, dan karena itu pemerintahan negara terikat kontrak dengan warganya melalui sistem Pemilu.
Pemilunya sendiri diselenggarakan secara demokratis, sehingga semua warga memiliki hak yang sama untuk dipilih atau pun memilih, sebagai satu keniscayaan dari kesetaraan.
Kalau konsisten dengan sistem republik yang mengusung kesetaraan, pasti semua mendapat kesempatan yang sama besarnya dalam tata kelola pemerintahan negara. Hasilnya, juga diperuntukkan untuk kesejahteraan bersama, agar “kesetaraan” tetap terjaga sebagai prinsip utama dari republik itu sendiri.
Sekarang banyak sekali keluhan terkait tata kelola pemerintahan negara, karena korupsinya tidak semakin surut, sebab bukan kesejahtraan bersama yang ingin diwujudkan, namun kesejahtraan diri pribadi dan keluarganya saja yang terus dipupuk.
Demikiannya halnya dengan pemilu dan demokrasi, juga dikeluhkan sebagai sistem yang cacat sejak lahir dan semakin cacat karena dibajak sedemikian rupa oleh kelompok oligarki untuk melanggengkan kekuasaannya.
Oligarkinya sendiri bertumbuh menggurita dengan segala bentuk keistimewaan, karena difasilitasi oleh negara yang dikelola secara korup. Akibatnya, jurang kesenjangan semakin lebar, bahkan seperti bumi dengan langit.
Lihat saja, banyak yang sulit mencari pendapatan, setengah mati untuk memperoleh dua puluh ribu atau lima puluh ribu sehari, itu pun harus menjadi manusia silver, manusia gerobak, atau nongkrong di becak. Sementara di lain sisi, ada yang pendapatannya lebih dari satu milliar sehari, hidup bergelimang kemewahan dan para pengelola pemerintah yang korup itu, tunduk patuh pada yang berduit, hingga menyebutnya “big bos”, menggambarkan tidak adanya kesetaraan lagi dalam tata kelola pemerintahan negara, dan hilangnya visi dalam mewujudkan kesejahtraan bersama.
Mayoritas warga berjibaku dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, ancaman PHK, pajak dan segala jenis tarif yang terus naik, karena birokratnya tidak kreatif, hanya mampu memalak rakyat melalui pajak dan retribusi. Kalau demikian adanya, lantas untuk apa memilih republik?
