INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan seharusnya tidak dipandang semata dari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi tersebut justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mulai berpikir out of the box dalam merancang pembangunan transportasi berbasis rel yang berorientasi jangka panjang dan lintas wilayah.
Pengamat pembangunan dan kebijakan publik, Dr. Taufik Arbain, menilai pendekatan pembangunan kereta api akan keliru jika hanya dibebankan pada kemampuan fiskal satu provinsi.
Baca juga: Membangun Jalur Kereta Api di Kalsel, Mungkinkah?
Menurutnya, proyek transportasi berbasis rel, baik secara historis maupun dalam praktik kebijakan nasional, selalu ditempatkan sebagai proyek strategis nasional yang didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau Kalsel hanya berpikir dari sisi APBD, maka wacana ini tidak akan pernah bergerak. Padahal pembangunan kereta api adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya lintas provinsi dan lintas generasi,” ujarnya, kepada interaksidotco, Jum’at (19/12/2025).
Akademisi ULM itu menegaskan Kalimantan Selatan seharusnya tidak berjalan sendiri. Pembangunan jalur kereta api perlu dirancang sebagai proyek konektivitas regional Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam konteks tersebut, isu IKN dan pemerataan pembangunan antarwilayah dapat dijadikan sandaran strategis untuk mengajukan proposal besar kepada pemerintah pusat.
Kereta api tidak hanya berfungsi sebagai moda logistik, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi, pengurangan ketimpangan wilayah, serta penguatan sistem distribusi nasional.
“Isu IKN ini tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek Kalimantan Timur. Kalsel punya posisi strategis sebagai pintu logistik Kalimantan. Itu harus diperjuangkan melalui kebijakan nasional,” katanya.
Taufik juga mengingatkan bahwa gagasan pembangunan kereta api di Kalimantan Selatan bukanlah ide baru. Diskursus mengenai transportasi rel telah muncul dan dibahas dalam berbagai forum kebijakan selama lebih dari 15 tahun terakhir.
Namun, keterbatasan koordinasi lintas daerah serta lemahnya dorongan politik kerap membuat wacana tersebut berhenti di atas kertas.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi antarpemerintah provinsi di Kalimantan untuk menyusun peta jalan bersama pembangunan transportasi berbasis rel. Kolaborasi tersebut perlu diiringi dengan strategi lobi kebijakan yang terstruktur kepada pemerintah pusat.
“Sudah saatnya Kalimantan berbicara dengan satu suara. Jangan pesimis. Potensi ekonomi, logistik, dan geopolitik Kalimantan sangat besar jika dikelola secara kolektif,” ujarnya.
Selain itu, peran wakil rakyat dari Kalimantan dinilai sangat krusial. Taufik mendorong anggota DPR RI dan DPD RI asal Kalimantan Selatan serta provinsi lain di Kalimantan untuk membentuk Kaukus Kalimantan yang fokus mengawal isu konektivitas dan transportasi strategis.
“Kaukus Kalimantan ini penting sebagai jembatan politik agar usulan pembangunan rel tidak terfragmentasi, tetapi masuk dalam agenda nasional dan penganggaran APBN,” jelasnya.
Ia menekankan tanpa keberanian keluar dari pola pikir sektoral dan kedaerahan, Kalimantan Selatan akan terus tertinggal dalam pembangunan infrastruktur strategis. Sebaliknya, dengan pendekatan kolaboratif dan visi nasional, pembangunan kereta api justru dapat menjadi katalis transformasi ekonomi regional.
“Kereta api bukan soal hari ini atau besok. Ini soal bagaimana Kalsel mempersiapkan masa depan pembangunan yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
