INTERAKSI.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada Sabtu (7/6/2025).
Dalam lawatan tersebut, keduanya tampil dengan rompi antipeluru, menandai seriusnya situasi keamanan di daerah yang masuk kategori berisiko tinggi.
Keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyebutkan bahwa pemakaian rompi antipeluru tersebut dilakukan demi keamanan rombongan.
“Selama kunjungan ke Kenyam, seluruh delegasi termasuk Menkeu dan Menhan mengenakan rompi antipeluru karena wilayah tersebut termasuk daerah rawan,” demikian tertulis dalam siaran pers Kemhan.
Baca juga: Tambang Nikel Ancam Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat, Menteri ESDM Siap Evaluasi Izin
Rombongan menteri awalnya mendarat di Bandara Timika, kemudian melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam.
Di sana, mereka mengunjungi Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk mendapatkan paparan langsung terkait situasi keamanan dan dukungan militer dalam proses pembangunan di daerah tersebut.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa kunjungan ke Nduga merupakan pengalaman pertama baginya. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua lainnya, tetapi belum pernah sampai ke Nduga.
“Betul apa yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini (Nduga). Saya sendiri sudah beberapa kali datang ke Papua, dan ini pertama kali saya ke Nduga,” ujarnya dalam sambutan.
Dalam kunjungan itu, Sri Mulyani menegaskan pentingnya pejabat pusat melihat kondisi langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan data statistik.
“Kalau melihat hanya dari angka, maka tidak bisa merasakan situasi nyata, tantangan, risiko, dan kebutuhan pembangunan di daerah seperti ini,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menhan Sjafrie Sjamsoedin atas inisiatif mengajaknya melihat langsung situasi pembangunan di Nduga.
Kunjungan ini menandakan bentuk komitmen lintas sektor kementerian dalam mempercepat pembangunan dan memperhatikan aspek keamanan di wilayah Papua, terutama daerah-daerah terpencil dan rentan konflik seperti Kabupaten Nduga.