INTERAKSI.CO, Jakarta – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan program makan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak kurang gizi dinilai sebagai langkah yang tepat.
Pendekatan ini dianggap mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Baca juga: KPK Sita Rp16 Miliar Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Diduga Libatkan Mantan Menag
Menurutnya, program ini sejak awal dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis, terutama bagi anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian.
“Sudah saatnya dilakukan evaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, sasaran utama MBG seharusnya mencakup anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun geografis.
Selain itu, Lina juga mengusulkan pemanfaatan data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai acuan dalam menentukan penerima manfaat. Data tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi.
Sinkronisasi data PIP dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dinilai penting guna meningkatkan akurasi dan mempercepat proses verifikasi.
Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa kebijakan Presiden akan menjadi pedoman dalam penyaluran program ke depan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa program MBG tidak akan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan.
“Anak-anak dari keluarga mampu tidak wajib menerima bantuan, karena orangtuanya sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan tim khusus untuk memilah dan memverifikasi penerima manfaat agar distribusi bantuan lebih tepat dan efisien.
Pendekatan berbasis kebutuhan ini diyakini akan memberikan dampak yang lebih signifikan, terutama dalam menekan angka kekurangan gizi pada anak serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda ke depan.
