INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) menggelar forum konsinyering untuk membahas kondisi riil sektor pendidikan di daerah.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis menyelaraskan langkah politik dan teknis dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang tak lagi bersifat normatif.
Ia menyoroti banyaknya masalah mendasar seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas guru, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Kita harus menyusun kebijakan yang berbasis realitas sosial, bukan sekadar angka statistik. Pendidikan adalah hak rakyat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah tertinggal,” tegas Bang Dhin.
Baca juga: SMAN 1 Kusan Hilir Sabet Juara Umum FLS3N dan O2SN Tanah Bumbu 2025
Kepala BPMP Kalimantan Selatan, Yuli Haryanto, dalam paparannya mengungkapkan beberapa persoalan krusial:
-
Jumlah sekolah di Kalsel mencapai 8.309 unit, terdiri dari 3.895 sekolah negeri dan 4.414 sekolah swasta. Komposisi ini menuntut adanya perlakuan kebijakan yang adil antara dua jenis lembaga tersebut.
-
Sebanyak 42,44% guru dari total 75.871 tenaga pendidik belum tersertifikasi, menunjukkan lemahnya peningkatan profesionalisme tenaga pengajar.
-
Masih ada 1.846 sekolah berakreditasi C dan 172 sekolah belum terakreditasi sama sekali, menjadi indikator lemahnya mutu kelembagaan pendidikan.
-
Kerusakan ruang kelas masih jadi isu serius, dengan total 6.425 ruang kelas rusak: 3.321 rusak ringan, 2.228 rusak sedang, dan 876 rusak berat.
Forum ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong afirmasi kebijakan berbasis kebutuhan lapangan.
DPD PDI Perjuangan menegaskan akan terus mengawal isu pendidikan, terutama yang menyangkut hak dasar anak di daerah tertinggal.
“Kami ingin pendidikan menjadi fondasi kuat untuk membangun masa depan Kalimantan Selatan yang setara dan berkeadilan,” ujar Bang Dhin.
