INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar Diskusi Publik Draf Penulisan Sejarah Indonesia di General Building Lecture Theater, Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini menghadirkan langsung para penulis dan editor untuk memaparkan draf masing-masing dari total 10 jilid Sejarah Indonesia.
Mereka di antaranya adalah Profesor Akin Duli, Doktor Wanny Rahardjo, Profesor Usep Abdul Matin, Zacky Khairul Umam, Ph.D., Profesor Sarkawi, Profesor Purnawan Basundoro, Profesor Endang Susilowati, Nur Aini Setiawati, Ph.D., Profesor Erniwati, dan Doktor Linda Sunarti.
Diskusi terbuka ini menarik antusiasme dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa, guru, dosen, serta komunitas pegiat literasi, budaya, dan sejarah. Para peserta aktif berdialog dan menyampaikan berbagai kritik serta saran secara langsung.
Baca juga: Gedung Rektorat ULM Banjarmasin Terbakar, Data Akademik Ludes
Baca juga: ULM Dihantam Badai Lagi: Program 100 Guru Besar, Mimpi atau Ilusi?
Beberapa masukan yang mencuat antara lain: usulan pengangkatan peristiwa Jumat Kelabu, pertanyaan mengenai alasan dimasukkannya Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam narasi sejarah, serta saran agar penulis mengidentifikasi agama-agama lokal.
Lalu, konsep Nasakom, perkawinan campuran, pemberontakan DI/TII Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, hingga konflik internal antar sultan pada masa Kesultanan Banjar.
Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Profesor Susanto Zuhdi, menyampaikan bahwa proses penulisan ulang dari jilid pertama hingga kesepuluh kini hampir rampung.
“Barangkali ini sudah mencapai 90–95 persen dari total keseluruhannya,” bebernya kepada sejumlah wartawan seusai diskusi.
Ia sangat mengapresiasi tingginya antusiasme para pegiat sejarah yang hadir dalam forum tersebut. Menurutnya, forum diskusi publik ini sangat penting sebagai ruang penjaringan masukan sebelum naskah akhir ditetapkan. Salah satu usulan yang ia soroti adalah pengangkatan peristiwa Jumat Kelabu.
“Sejarah lokal yang berkarakter nasional mestinya diangkat. Tapi harus dikaji terlebih dahulu peristiwa itu terjadi dalam konteks apa saja. Semisal, saya ambil contoh konteks kemerdekaan. Itu pasti ada nilai nasionalnya.” tambahnya.
Hal senada disampaikan Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Profesor Agus Mulyana. Ia menyebut forum ini menjadi ruang strategis bagi para penulis dan editor untuk menerima masukan bermakna dari publik.
“Kegiatan diskusi ini sebagai upaya untuk menangkap aspirasi yang diinginkan masyarakat dalam penulisan sejarah Indonesia,” jelasnya kepada sejumlah wartawan.
Penulisan ulang, kata dia, difokuskan pada sejarah proses terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan naskah akhir.
“Kita akan mengakomodir. Kalau kita bicara sejarah, tentu juga berkaitan dengan sumber. Jika sumber sejarahnya ada, dan kami anggap sesuatu yang signifikan dalam konteks ke-Indonesiaan, itu akan ditulis,” tandasnya.
Rencananya, buku Sejarah Indonesia jilid pertama hingga kesepuluh akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025 mendatang.
Berikut Judul Buku Sejarah Indonesia 2025:
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid I: Akar Peradaban Nusantara
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid II: Nusantara dalam Jaringan Global: India, Tiongkok, dan Persia
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid III: Nusantara dalam Jaringan Global: Asia Barat
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid IV: Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid V: Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid VI: Pergerakan Kebangsaan
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid VII: Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid VIII: Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi, dan Kepemimpinan Internasional, 1950–1965
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid IX: Era Orde Baru: Pembangunan dan Stabilitas Nasional, 1967–1998
- Sejarah Indonesia 2025 Jilid X: Dari Reformasi ke Konsolidasi Demokrasi, 1998–2024
){kind=link}