INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah besar pemerintahannya dalam membangun kemandirian pangan nasional.
Setelah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu kurang dari satu tahun, Prabowo kini menargetkan swasembada pangan secara menyeluruh, termasuk komoditas jagung, sumber karbohidrat alternatif, hingga protein hewani.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan ekonom, praktisi, dan investor dalam forum Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan bahwa capaian swasembada beras bukan sekadar klaim politik, melainkan ditopang data riil.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Komitmen MBG di Tengah Kritik dan Prediksi Kegagalan
Menurut Prabowo, cadangan beras nasional yang tersimpan di gudang Bulog saat ini mencapai 4,2 juta ton. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan mencerminkan kekuatan fondasi pangan nasional.
“Kita akan buktikan pertumbuhan ekonomi kita nyata. Kita sudah swasembada beras, dan kita menuju swasembada pangan,” ujar Prabowo.
Setelah beras, pemerintah akan melanjutkan penguatan produksi pangan strategis lainnya, terutama jagung dan sumber karbohidrat nonberas.
Namun, Prabowo menekankan bahwa kemandirian pangan tidak berhenti pada karbohidrat. Pemerintah juga menargetkan swasembada protein melalui penguatan sektor perikanan.
Dalam konteks itu, pembangunan desa nelayan menjadi prioritas utama. Prabowo mengungkapkan, sepanjang sejarah Republik Indonesia, banyak desa nelayan yang belum tersentuh pembangunan negara secara memadai.
“Tahun 2026 kita targetkan 1.000 desa nelayan. Mereka selama puluhan tahun belum mendapatkan perhatian serius,” katanya.
Setiap desa nelayan, lanjut Prabowo, akan dilengkapi fasilitas penting seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal tangkap ikan, hingga sarana transportasi. Fasilitas tersebut dinilai krusial karena es dan rantai dingin menentukan kualitas ikan dan harga jual di pasar.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti persoalan mahalnya solar yang masih membebani nelayan kecil. Pemerintah berkomitmen mengubah kondisi tersebut melalui sistem koperasi.
Seluruh bantuan akan dikelola secara produktif, bukan bersifat hibah, dan dikembalikan secara bertahap agar tidak memberatkan nelayan.
Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan pembangunan total 5.000 desa nelayan hingga 2029. Desa-desa yang telah kuat secara ekonomi bahkan akan didorong mengekspor hasil lautnya secara langsung dengan regulasi yang disederhanakan.
“Kita ingin protein rakyat terjangkau, ekonomi tumbuh dari bawah, dan nelayan kita berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Prabowo.
