INTERAKSI.CO, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia turut menjadi perhatian terkait hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
Ketentuan mengenai hak mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Bab III, undang-undang tersebut mengatur hak keuangan dan administratif bagi mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 6 menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokoknya ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Mengacu pada ketentuan penggajian yang berlaku, gaji pokok Wakil Presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Nilainya mencapai Rp20,16 juta per bulan.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses sebagai pemberhentian dengan hormat, besaran pensiun pokok yang menjadi haknya mengacu pada gaji pokok terakhir tersebut.
Baca juga: Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan kepada Prabowo di Halim
Tunjangan dan Biaya Rumah Tangga
Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak tambahan bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Hak tersebut meliputi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya turut menjadi tanggungan negara.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan kepada mantan kepala negara dan wakil kepala negara setelah berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Mendapat Rumah dan Kendaraan Negara
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur fasilitas tempat tinggal dan kendaraan bagi mantan Presiden serta mantan Wakil Presiden.
Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa masing-masing mantan pejabat tersebut diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Sementara itu, Pasal 9 mengatur waktu pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut. Pembayaran dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Artinya, pemberian hak pensiun dan fasilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan status pemberhentian yang memenuhi ketentuan hukum.
Gibran Resmi Menyerahkan Surat Pengunduran Diri
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat tersebut. Setelah itu, Gibran menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian membacakan isi surat tersebut di hadapan awak media. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.
Muzani menyampaikan bahwa MPR akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai ketentuan konstitusi. Pengunduran diri itu menyebabkan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan perlu diproses berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, penerapan hak pensiun dan fasilitas bagi Gibran sebagai mantan Wakil Presiden tetap harus mengacu pada ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
