INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi di lingkungan pemerintahan dan direncanakan mulai berlaku secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah mengikuti Rapat Koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Baca juga: Relawan Dapur MBG Protes Juknis Terbaru BGN, Khawatir Kehilangan Pekerjaan
Penataan status kepegawaian tersebut mencakup sejumlah kelompok profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari proses penataan aparatur sipil negara (ASN), khususnya bagi pegawai yang selama ini berstatus PPPK Paruh Waktu.
Selain peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi para pegawai tersebut untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan itu diberikan kepada PPPK Penuh Waktu dari berbagai profesi. Dengan demikian, mereka tetap memiliki peluang untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam keterangan pers tersebut, Prasetyo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Kebijakan ini menjadi perhatian bagi para pegawai PPPK Paruh Waktu di berbagai instansi pemerintah. Namun, pelaksanaannya secara bertahap masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perubahan status, kriteria penerima, serta ketentuan teknis yang akan diterapkan oleh masing-masing instansi.
