INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengapresiasi Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang digagas Polri dan dijalankan Polda Kalimantan Selatan. Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Banua.
Apresiasi itu disampaikan Muhidin saat menghadiri penutupan Job Fair 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat keahlian kepada 68 peserta pelatihan kerja melalui program POLIRAN. Kegiatan berlangsung di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026).
Muhidin mengatakan, penanganan pengangguran membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pelatihan kerja, dan dunia usaha perlu membangun kolaborasi agar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Ia juga mendorong agar sosialisasi peluang kerja terus ditingkatkan. Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara menargetkan dapat menjaring sekitar 2.000 tenaga kerja atau pencari kerja di Kalimantan Selatan.
“Ini merupakan langkah yang sangat baik. Kita mengapresiasi inisiatif Polri melalui program POLIRAN. Harapannya, sinergi ini terus berjalan sehingga semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mendapatkan kesempatan bekerja,” ujar Muhidin.
Menurutnya, Job Fair dan pelatihan kerja tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara nyata.
Muhidin juga menyarankan agar penyelenggaraan Job Fair berikutnya menggunakan lokasi yang lebih strategis, terbuka, dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan begitu, pencari kerja dapat lebih leluasa memperoleh informasi lowongan serta berinteraksi langsung dengan perusahaan.
Ia mengingatkan para peserta yang telah mendaftarkan diri agar terus memantau proses rekrutmen. Pencari kerja diminta memperhatikan informasi dan panggilan dari perusahaan serta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh.
Informasi mengenai pendaftaran dan hasil seleksi juga dapat dipantau melalui website yang disediakan penyelenggara.
Ayo Begawi Hubungkan Pencari Kerja dengan Perusahaan
Selain pelatihan dan Job Fair, Polda Kalsel menghadirkan platform digital Ayo Begawi. Layanan tersebut dikembangkan untuk menghubungkan kepolisian dengan Dinas Tenaga Kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 117 perusahaan yang bergabung dalam platform tersebut.
Polda Kalsel juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan.
Rosyanto mengatakan, peserta yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) selanjutnya akan difasilitasi untuk memperoleh kesempatan bekerja. Penempatan tersebut menyasar perusahaan di Kalimantan Selatan maupun perusahaan yang membuka peluang kerja di luar negeri.
“Para peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pendidikan keterampilan di BLK selanjutnya akan disalurkan ke berbagai perusahaan, baik di Kalimantan Selatan maupun ke luar negeri yang membuka peluang kerja,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Polda Kalsel bersama pemerintah provinsi, Dinas Tenaga Kerja, dan BLK juga berencana kembali menggelar Job Fair pada pekan berikutnya.
Warga Diingatkan Waspadai Tawaran Kerja Ilegal
Muhidin turut menyoroti peluang kerja di luar negeri, termasuk di Jepang, China, dan Arab Saudi. Ia meminta masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri untuk memastikan legalitas perusahaan dan pekerjaan yang ditawarkan.
“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji tinggi. Pastikan terlebih dahulu apakah pekerjaan yang ditawarkan resmi atau tidak,” pesannya.
Calon pekerja disarankan berkonsultasi dengan instansi berwenang, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Latihan Kerja, maupun kepolisian. Langkah tersebut penting untuk menghindari penipuan dan praktik penempatan pekerja secara ilegal.
Sementara itu, Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa program POLIRAN juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, pengangguran dan pemutusan hubungan kerja dapat memengaruhi daya beli serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sebaliknya, terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih kondusif.
“Ketika daya beli masyarakat meningkat dan kesejahteraan semakin baik, diharapkan angka kriminalitas juga dapat menurun. Karena itu, Program POLIRAN menjadi salah satu langkah yang kami laksanakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga situasi kamtibmas,” jelas Rosyanto.
Muhidin berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pelatihan, dan dunia usaha terus diperkuat. Dengan peningkatan keterampilan serta akses informasi lowongan kerja, tenaga kerja lokal diharapkan semakin siap memenuhi kebutuhan perusahaan.
“Yang terpenting, program seperti ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin semakin banyak warga Banua mendapatkan pekerjaan, sehingga kesejahteraan keluarga meningkat dan angka pengangguran dapat terus ditekan,” harapnya.
