INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dalam upaya menekan angka stunting.
Penanganan masalah tersebut dinilainya tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu.
Pesan itu disampaikan Lisa melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Banjarbaru, Marhain Rahman, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Lisa menegaskan stunting bukan persoalan tunggal. Masalah ini berkaitan dengan sejumlah aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kecukupan gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas sektor agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Lisa mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi program yang telah berjalan, serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
“Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujar Marhain membacakan sambutan Wali Kota.
Lanjutnya, Wali Kota Lisa meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru menjalankan peran sesuai tugas masing-masing. Penggunaan data yang akurat, menurutnya, menjadi dasar penting untuk menentukan keluarga sasaran dan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
Selain perangkat daerah, perhatian juga diarahkan kepada jajaran kewilayahan dan petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Tim Penggerak PKK diminta menjaga komunikasi aktif dengan masyarakat.
Dengan begitu, keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan.
Adapun rapat koordinasi yang dimulai pukul 14.00 WITA tersebut dibuka secara resmi oleh Marhain Rahman mewakili Wali Kota Banjarbaru. Turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru, perwakilan BKKBN dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPS Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, tenaga ahli, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.





