INTERAKSI.CO, Jakarta – Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (16/11/2026). Dalam pernyataannya, ia menyinggung polemik kerja sama dengan sejumlah kementerian sebelum dan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Raffi menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai utusan khusus presiden. Sementara kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan ketika ia telah mengemban jabatan tersebut.

Dalam video pernyataannya, Raffi menegaskan tidak bermaksud memberikan pembelaan. Ia menyampaikan permintaan maaf sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus respons terhadap perhatian dan keresahan publik.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebelum saya menjadi utusan khusus presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai utusan khusus presiden. Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ujarnya.

Salah satu langkah yang disampaikan Raffi adalah komitmennya bersama tiga sahabatnya, Ariel, Desta, dan Gading Marten, yang tergabung dalam kelompok The Duda’s Minus One. Mereka berencana mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama warga terdampak bencana.

Raffi mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta berbagai bentuk bantuan lain sesuai kebutuhan di lapangan.

Untuk tahap awal, penyaluran bantuan difokuskan ke dua wilayah, yakni Pidie Jaya dan Gayo Lues. Namun, bantuan juga berpeluang diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.

Ia turut menegaskan bahwa dana bantuan tersebut tidak berasal dari pemotongan honor kru, pekerja, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Menurut Raffi, dana tersebut bersumber dari dana pribadinya serta honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Raffi juga menyampaikan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Ia menyatakan terbuka apabila dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Apabila pemeriksaan menemukan kekurangan atau persoalan dalam prosedur, ia menyatakan siap menindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan.

Selain itu, Raffi mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.

Menurut penuturannya, dari konsultasi tersebut KPK menyampaikan bahwa aktivitas itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Raffi mengakui bahwa statusnya sebagai pejabat publik membuat aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.

Ia menjadikan polemik tersebut sebagai pembelajaran dan berkomitmen lebih berhati-hati agar persoalan serupa tidak terulang.

Pernyataan Raffi ini sekaligus menjadi respons atas sorotan publik terhadap kerja sama yang melibatkan dirinya dan sejumlah rekan sesama pekerja seni dengan kementerian. Ia menyatakan siap membuka ruang pemeriksaan serta menjalankan tindak lanjut apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki.

Author