INTERAKSI.CO, Kotabaru – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendesak Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menangani kebutuhan listrik dan penerangan di Desa Maradapan, Desa Labuan Barat, dan Desa Teluk Sungai.

Ia meminta kedua pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus menyusun langkah konkret penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Menurut Bang Dhin, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses penerangan yang layak. Kondisi geografis dan keterbatasan akses tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.

“Pemerintah kabupaten dan provinsi jangan saling menunggu. Warga membutuhkan solusi, bukan sekadar pendataan dan janji. Segera petakan kebutuhan di Maradapan, Labuan Barat, dan Teluk Sungai, tentukan kewenangan masing-masing, lalu masukkan programnya ke dalam perencanaan dan anggaran,” tegas Bang Dhin.

Ia menilai, penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang jelas antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Pembagian kewenangan harus segera ditentukan agar program penyediaan listrik dan penerangan dapat masuk dalam perencanaan pembangunan.

Bang Dhin juga meminta pemerintah menyampaikan rencana tindak lanjut secara terbuka dan terukur. Hal itu mencakup penentuan lokasi prioritas, kebutuhan kapasitas PLTS, titik pemasangan PJU, hingga jadwal pelaksanaan program.

Selain itu, instansi terkait perlu segera dilibatkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan tidak berlarut-larut. Dengan langkah tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan kebutuhan penerangan di wilayah mereka.

“Jangan tunggu sampai warga kembali menyampaikan keluhan yang sama. Penerangan berkaitan dengan keselamatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah harus hadir dan menunjukkan keseriusan melalui tindakan yang terukur,” ujarnya.

Ia turut mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas penerangan tidak boleh hanya berorientasi pada pemasangan awal. Penyediaan PLTS dan PJU harus disertai sistem pengelolaan serta pemeliharaan yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu memastikan fasilitas yang dibangun berfungsi dengan baik dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Tanpa perencanaan pemeliharaan yang memadai, pembangunan berisiko tidak memberikan manfaat optimal.

Bang Dhin berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar warga Desa Maradapan, Labuan Barat, dan Teluk Sungai dapat menikmati akses listrik serta penerangan yang lebih layak.

Author